RUU P2MI dan Ujian Serius Perlindungan Pekerja Migran: Dari Gender, Hak Asasi, hingga Rekomendasi Konkret

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan dalam forum, “Mayoritas pekerja migran adalah perempuan, terutama di sektor domestik, yang kerap berhadapan dengan pelanggaran hak, eksploitasi, hingga kekerasan. Terlepas berangkat legal atau ilegal, mereka adalah warga negara Indonesia. Di mana pun mereka berada, negara wajib memberikan perlindungan.”

Oleh Yuli Riswati

Hari ini, Rabu, 10 September 2025, Badan Legislasi (BALEG) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komnas Perempuan dan Komunitas Masyarakat Tanggap Hukum untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI).

Pertemuan ini bukan sekadar forum formal. Ia adalah pertaruhan hidup jutaan pekerja migran Indonesia, mayoritas perempuan, yang selama ini mengisi sektor domestik global—dari dapur, ruang rawat, hingga kamar tidur keluarga-keluarga di berbagai negara.

Feminisasi Migrasi dan Kerentanan Struktural

Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menegaskan dalam forum, “Mayoritas pekerja migran adalah perempuan, terutama di sektor domestik, yang kerap berhadapan dengan pelanggaran hak, eksploitasi, hingga kekerasan. Terlepas berangkat legal atau ilegal, mereka adalah warga negara Indonesia. Di mana pun mereka berada, negara wajib memberikan perlindungan.”

Pernyataan ini membuka mata: migrasi bukan hanya urusan devisa, tapi juga isu feminisasi kerja. Pekerja perempuan menanggung risiko paling tinggi, dari kekerasan seksual, diskriminasi upah, hingga kriminalisasi ketika melawan.

Perspektif Gender yang Sering Diabaikan

Komnas Perempuan menekankan agar revisi RUU tidak berhenti pada teknis birokrasi. Mereka meminta perlindungan berbasis gender dimasukkan secara eksplisit.

“Harapannya pemenuhan hak-hak perempuan menjadi landasan penting dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

Sayangnya, dalam draf yang ada, perlindungan gender masih kabur. Sebagian besar pasal bersifat netral gender, yang berpotensi menutupi ketidaksetaraan struktural yang nyata dialami pekerja perempuan.

Pandangan dari Baleg dan Pemerintah

Koordinator Tenaga Ahli Baleg, Hendro Subiyantoro, mengatakan, “Siapapun yang bekerja di luar negeri harus dilindungi. Jangan sampai karena alasan pekerja murah lalu statusnya disebut magang.”

Sementara Dayan Victor Imanuel Blegur, Sekretaris Dirjen Perlindungan KPPMI, menyatakan bahwa revisi RUU ini bersifat holistik, “Revisi ini tidak hanya diubah dari segi teknis, tapi juga menyentuh inti tata kelola imigran Indonesia, mulai dari kelembagaan mekanisme penempatan hingga perlindungan sistem yang menyeluruh.”

Namun, janji “holistik” ini bisa menjadi bumerang bila tidak disertai klausul konkret tentang perlindungan berbasis gender dan akses keadilan lintas negara.

Rekomendasi Konkret untuk DPR

Agar RUU P2MI benar-benar melindungi pekerja migran, berikut beberapa rekomendasi pasal dan kebijakan yang perlu dimasukkan:

  1. Pasal Perlindungan dari Kekerasan Gender
    • Pengakuan eksplisit bentuk kekerasan yang dialami PMI perempuan (seksual, diskriminasi kehamilan, pelecehan).
    • Mekanisme pelaporan aman tanpa ancaman deportasi.
    • Jaminan pendampingan hukum, medis, dan psikososial gratis.
  2. Pasal Penghapusan Skema Utang Migran
    • Larangan biaya penempatan terselubung.
    • Transparansi biaya rekrutmen dengan sanksi tegas untuk agen nakal.
  3. Pasal Pengakuan Pekerja Domestik sebagai Pekerja Formal
    • Standar upah minimum, jam kerja, hak libur.
    • Penyelarasan dengan Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak Pekerja Domestik.
  4. Pasal Bantuan Hukum Lintas Negara
    • Posko hukum di setiap KBRI/KJRI.
    • Prosedur cepat tanggap untuk kasus darurat.
    • Mekanisme pengaduan transnasional terhubung lembaga HAM internasional.
  5. Pasal Reintegrasi Pasca-Kepulangan
    • Program reintegrasi ekonomi-sosial untuk PMI pulang.
    • Perlindungan dari stigma bagi perempuan yang kembali dalam kondisi hamil atau membawa anak.
  6. Pasal Kelembagaan Pengawasan Independen
    • Pembentukan lembaga pengawas independen dengan keterlibatan Komnas Perempuan, serikat migran, dan masyarakat sipil.

Ujian Keseriusan Negara

RDPU hari ini membuka ruang partisipasi. Tetapi partisipasi saja tidak cukup tanpa komitmen politik.

RUU P2MI akan menjadi cermin keseriusan negara: apakah DPR benar-benar mengakui pekerja migran sebagai manusia bermartabat dengan hak penuh, atau masih menjadikan mereka sekadar “pahlawan devisa” yang bisa dikorbankan.

Seperti kata Maria Ulfah Anshor: “Di mana pun mereka berada, negara wajib memberikan perlindungan.”

Kalau kalimat ini tidak diterjemahkan dalam pasal-pasal konkret, maka RUU P2MI hanya akan jadi dokumen indah yang hampa di atas kertas.

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

How to eat the right amounts of healthy fats

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic

Manfaat Pernikahan Bagi Perempuan: Masihkah Relevan?

Pada zaman sekarang, perempuan  bisa memproteksi dirinya sendiri. Ancaman zaman sekarang memang tidak dalam bentuk hewan buas atau bencana alam,  tapi diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, penjajahan dan teman-temannya. Negara yang memiliki  regulasi yang cukup adil dan stabilitas politik seharusnya bisa menjamin keselamatan semua orang, termasuk perempuan.

Orasi Buruh Perempuan Lajang

Sebuah pertarungan yang sering kali dihadapkan pada lawan yang tidak sebanding, yakni kemiskinan. Jutaan buruh gugur dalam kepasrahan dan cita-citanya berserakan tanpa pilihan. Karena itulah buruh tidak pernah menjadi sebuah impian. Karena tidak seorang pun menginginkannya.

https://pin.it/7nuDqWEJT

“Kami Bukan Budak! Kami Bukan Sapi Perahan!”

Dalam satu pernyataan tegas yang dibagikan melalui Instagram, Eni Lestari, aktivis buruh migran dan Ketua International Migrants Alliance (IMA), mengungkap fakta mengejutkan tentang arah kebijakan global; “Remitansi migran dan investasi diaspora sudah ditetapkan sebagai sumber pendanaan baru bagi pembangunan neoliberal menuju SDGs 2030. “Kami bukan budak! Kami bukan sapi perahan!”

OBOR MARSINAH: Marsinah fm siap jadi media centre

Marsinah FM, siap menjadi media centre OBOR MARSINAH buruh perempuan, tonggak demokrasi, pejuang upah, lambang solidaritas buruh, korban kekerasan seksual, korban militer ORBA, rakyat biasa

Penegakan Hukum Masih Jadi Bualan

Titi Puspiati adalah salah satu buruh garmen yang menjadi korban lemahnya Pengawasan Suku Dinas Tenaga Kerja, berikut buruknya sistem manajemen perusahaan yang tidak mengindahkan penegakan