Nenek Renta yang Ingin Mengadu pada Bapak Presiden

nenek Warsiah

Ada yang berbeda dengan aksi unjuk rasa pada Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2017. Ketika sekitar seribu buruh melakukan unjuk ras di depan DPR, seorang ibu tua renta bernama Warsiah menghampiri kami, Kelompok Kerja Buruh Perempuan. Ia pertama berbincang dengan Atin, yang tengah beristirahat setelah mengambil video di tengah terik.

Atin lalu menghampiri kami. Ia mengajak kami bertemu dan mendengarkan cerita nenek Warsiah. Nenek tengah duduk berteduh di bawah jembatan ketika itu. Ia berasal dari desa Kebanganom, Kebondalem, Batang, Jawa Tengah. Nenek renta itu bercerita ia ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk mengadukan nasib.”Ke Veteran III,” ceritanya merujuk pada Gedung Sekretariat Negara. Ia sudah berkali-kali mengadu ke sana.
20 Tahun Berjuang, Dianiaya Polisi dan Lurah

Nenek yang hidup sendiri itu sudah lebih 20 tahun memperjuangkan persoalan tanahnya. “Tanahnya 1300 meter persegi. Diambil lurah dan tinggal 200 meter persegih,” cerita Ali Hasan. Ali Hasan adalah tetangga bu Warsiah yang menemani nenek itu ke ibu kota, mencari keadilan. Seperti Warsiah, Hasan mengalami penyerobotan lahan. Tanahnya yang subur ditukar dengan tanah tandus.

Ibu Warsiah mengatakan aparat desa memalsukan tanda tangannya demi mendapatkan Akta Jual Beli Baru. Lantas, pejabat desa membuat girik palsu atas namanya pribadi. “Letter C masih ada, milik saya,” serunya.
Berbagai upaya sudah ia tempuh selama lebih 20 tahun. Ia menunjukan satu per satu surat dan berkasnya. Nenek Warsiah sudah mengadu ke DPR RI, kepresidenan melalui Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Nenek Warsiah juga pernah meminta bantuan sebuah Lembaga Bantuan Hukum lokal. “Saya diminta bayar 40 juta. Kalau berhasil, tanahnya dibagi dua. Duit dari mana?” keluhnya dengan suara renta.
Satu gepok berkas di bawa di tasnya, berisi berbagai pengaduan. Semuanya berakhir dengan surat yang menyatakan pengaduannya diterima dan diteruskan, tidak ada penyelesaian.

Yang paling menyakitkan baginya adalah institusi kepolisian. Ia diadukan oleh sang lurah dengan pasal perbuatan melawan hukum. “Yang saya teraniaya, tangan diiket, kaki diiket, dibawa ke mobil roda empat. Diturunin di lantai kepolisian kapolsek,” kenangnya. Namun, ia akhirnya bebas karena pengadilan tidak menemukan bukti.

Nenek Warsiah Ingin Bertemu Presiden

“Saya Ingin Mengadu ke Pak Jokowi!”
Bersama rombongan Pokja Buruh Perempuan, nenek warsiah, pergi ke Istana Negara. Ia berada di tengah-tengah buruh menggunakan metromini sewaan. “Saya Ingin Mengadu ke Pak Jokowi!” katanya penuh harap.
Kami sudah menyampaikan, tidak mudah bertemu dengan bapak presiden. Ia menunjukan sudah berupaya mengadukan nasib ke Presiden Joko Widodo. Di tangannya ia menunjukan bukti penerimaan pengaduan dari sekretariat negara.

Namun, Warsiah hanya seorang nenek yang tidak bisa menembus protokoler. Pada saat yang sama, Presiden Joko Widodo tengah menerima Presiden Sri Lanka Yang Mulia Tuan Maithripala Sirisena dan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Bahkan polisi melarang rombongan mobil Pokja Buruh Perempuan untuk melewati patung kuda Indosat. Nenek Warsiahpun turut tertahan di Jalan Merdeka Selatan. Asa bertemu Bapak Presiden pupus di balik barikade aparat-aparat kepolisian.

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

Perempuan Berjuang

Seperti ban ditengah kali Hantaman datang berkali-kali Jiwa mu tegar dan tak peduli Kekuatan hati mu menggerakkan mereka Perempuan yang menderita Korban patriarki dan kekerasan

Pekerja Rumahan Adalah Pekerja

Lem yang dipergunakan untuk mengelem alas kaki tidak diberikan secara gratis, tapi setiap perantara wajib membeli lem yang sudah disediakan oleh pabrik. 1 kaleng lem dihargai Rp.450.000 dan ini dibayarkan setelah semua pekerjaan selesai. Biaya ini belum mencakup transportasi untuk mengambil barang, gunting untuk memotong, kuas untuk menyapu lem ke alas kaki. Semua ongkos itu semuanya ditanggung oleh si pekerja rumahan.

Cerita Harian Buruh Ibu

  Narasi Buruh Ibu Tahun 2021 adalah tahun penuh refleksi bagi saya pribadi. Situasi pandemi memaksa, setidaknya saya, untuk menatap layar HP yang menampilkan pointer,

Negara yang Memerintah dengan Kematian: Ketika Tubuh Warga Dijadikan Alibi Kekuasaan

Dalam politik kematian, tubuh warga menjadi peta kekuasaan. Tubuh orang miskin, tubuh perempuan pekerja, tubuh buruh, tubuh masyarakat adat, tubuh aktivis dan demonstran, tubuh queer dan minoritas lainnya, semuanya dianggap lebih “boleh” mati. Ketika mereka dibunuh, dibungkam, atau dibiarkan tanpa perlindungan, negara tidak merasa bersalah. Karena sejak awal, kehidupan mereka tidak dianggap setara.