Ketika Militerisme, Patriarki, dan Negara Bertemu di Tubuh Perempuan Papua
Menjadi perempuan itu susah, apalagi menjadi perempuan Papua. Di dalam rumah tidak aman, keluar rumah juga tidak aman.”Kalimat itu diucapkan Dimi beudodii (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi asal Papua yang kini tinggal di Jakarta. Dalam percakapan panjang bersama Marsinah.id, Dimi berbicara tentang Papua dari pengalaman hidup yang paling dekat dengannya: militerisme, ketakutan, tubuh perempuan, dan rasa hidup yang terus berada dalam ancaman. Ia memilih menggunakan nama samaran demi alasan keamanan.
Bagi Dimi, terlalu banyak orang berbicara tentang Papua tanpa benar-benar mendengar pengalaman hidup orang Papua sendiri. Terutama pengalaman perempuan Papua yang selama ini lebih sering dijadikan objek pembicaraan dibanding subjek yang berbicara atas pengalaman hidupnya sendiri.
Baginya, membicarakan perempuan Papua tidak hanya berarti membicarakan operasi militer atau kekerasan negara, tetapi juga bagaimana tubuh perempuan Papua menjadi ruang yang terus-menerus dikontrol, disakiti, diawasi, dan dibungkam.
“Kalau cuma dibicarakan terus tanpa solusi, nanti dari tahun ke tahun tetap jadi omongan saja,” katanya.
Papua dan Narasi yang Dibentuk Negara
Dalam percakapan itu, Dimi menyinggung bagaimana istilah “orang asli Papua” sebenarnya lahir dari konstruksi negara melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, sebelum istilah itu dipakai dalam regulasi negara, masyarakat Papua telah lebih dahulu hidup dalam identitas masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum Indonesia hadir di Papua.
“Kalau melihat sejarah lebih jauh, masyarakat adat Papua sudah ada sebelum negara datang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Otsus lahir setelah tuntutan politik masyarakat Papua pada masa reformasi, termasuk ketika Tim 100 membawa aspirasi rakyat Papua ke Jakarta pada 1999 untuk membuka dialog damai dan membicarakan hak menentukan nasib sendiri.
Namun dalam praktiknya, menurut Dimi, negara kemudian melihat Papua semata sebagai persoalan pembangunan yang dijawab melalui Otsus, bukan sebagai persoalan politik dan kemanusiaan yang lebih mendasar.
Masalahnya, menurut Dimi, Otsus tidak pernah benar-benar memberikan ruang politik yang setara bagi orang Papua.
“Dulu di Otsus ada pasal yang memungkinkan orang Papua punya partai lokal. Tapi kemudian diubah. Semua dikontrol Jakarta.”
Ketika membandingkan Papua dengan Aceh yang dianggap memiliki ruang politik lebih luas, Dimi menilai Papua tidak pernah benar-benar diberikan posisi politik yang setara. Banyak pejabat Papua, menurutnya, tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengambil keputusan sendiri karena hampir seluruh kebijakan tetap dikendalikan pemerintah pusat.
“Otsus itu cuma sebatas kertas. Omong kosong.”
Hidup Bersama Militer
Ketika ditanya soal isu yang paling dekat dengan kehidupan pribadinya, Dimi langsung menjawab: militerisasi.Ia bercerita bagaimana kehadiran aparat bersenjata telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Papua, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai daerah operasi militer.
“Pengiriman militer di Papua sangat masif,” ujarnya sembari menyebutkan beberapa nama media dan lembaga yang memiliki data berapa jumlah TNI di Papua saat ini.Bagi Dimi, persoalan itu bukan sekadar angka atau statistik. Militerisme hadir sebagai rasa takut yang hidup bersama masyarakat setiap hari.
“Satu langkah hidup orang Papua selalu diperhadapkan dengan militer.”
Ia menyebut berbagai wilayah seperti Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, hingga Nduga sebagai daerah yang terus mengalami operasi militer berkepanjangan. Situasi itu, menurutnya, menciptakan hidup yang serba tidak pasti.
“Tidak ada harapan hidup yang pasti.”
Namun menurut Dimi, aparat tidak hanya hadir atas nama keamanan. Ia menyinggung bagaimana aparat juga kerap hadir untuk mengamankan bisnis perusahaan-perusahaan besar dan proyek investasi di Papua.
“Yang diperhadapkan dengan masyarakat itu militer,” katanya.
Bagi Dimi, pola seperti ini tidak hanya terjadi di Papua. Ia melihat praktik serupa juga muncul di berbagai daerah lain ketika masyarakat berhadapan dengan proyek industri dan investasi besar atas nama pembangunan atau proyek strategis nasional.
“Orang yang Mempertahankan Tanahnya Bukan Penjahat”
Dimi juga mengkritik cara negara membingkai kelompok perlawanan Papua sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau separatis. Menurutnya, narasi tersebut menghapus konteks sejarah panjang masyarakat adat Papua yang mempertahankan tanah dan ruang hidup mereka.
“Orang yang mempertahankan tanah adatnya bukan penjahat,” ujarnya.
Ia membandingkan praktik pelabelan tersebut dengan berbagai bentuk kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok yang melawan kolonialisme di banyak tempat lain di dunia. Baginya, banyak narasi tentang Papua hanya berhenti pada stigma keamanan tanpa berusaha memahami akar persoalan yang lebih dalam.
Tubuh Perempuan Papua sebagai Medan Kekerasan
Bagian paling emosional dalam percakapan itu muncul ketika Dimi mulai berbicara tentang perempuan Papua. Nada suaranya berubah pelan, tetapi tegas. Baginya, perempuan Papua adalah kelompok yang paling merasakan dampak dari konflik, militerisme, dan kekerasan yang berlangsung panjang di tanah Papua.
Menurut Dimi, kekerasan seksual dalam operasi militer bukanlah peristiwa baru. Ia menyebut banyak kasus lama yang hingga hari ini jarang dibicarakan kembali, meskipun telah didokumentasikan oleh organisasi HAM, gereja, maupun komunitas pendamping korban.
“Hal-hal yang dianggap tabu, kasus-kasus yang sengaja tidak dibicarakan, justru harus dibongkar,” katanya.
Bagi Dimi, tubuh perempuan Papua selama ini menjadi ruang tempat berbagai bentuk kekerasan bertemu: kekerasan negara, budaya patriarki, kemiskinan, beban reproduksi, hingga tuntutan sosial di dalam keluarga.
Perempuan Papua, kata dia, dipaksa memikul banyak peran sekaligus. Mereka dituntut mengurus anak, memberi makan keluarga, bekerja, mencari nafkah, sekaligus bertahan hidup dalam situasi yang penuh ketakutan dan ketidakpastian.
“Perempuan Papua diperhadapkan dengan operasi militer, tetapi juga dengan persoalan di dalam rumah,” ujarnya.
“Sudah di dalam rumah tidak aman, keluar juga tidak aman.”
Kalimat itu menjadi gambaran paling utuh tentang kehidupan perempuan Papua hari ini. Tidak ada ruang aman bagi mereka, baik di ruang domestik maupun di ruang publik.
Di tengah situasi tersebut, banyak pengalaman perempuan Papua justru dibungkam atau dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan. Kekerasan seksual, trauma, dan pengalaman hidup perempuan sering kali berhenti sebagai cerita yang hanya dibicarakan sesaat, tanpa upaya serius untuk menghadirkan keadilan atau pemulihan.
Padahal, menurut Dimi, diam justru membuat kekerasan terus berulang. “Kalau tidak dibicarakan, hal itu akan terus terulang.”
Karena itu, ia percaya pengalaman perempuan Papua tidak boleh hanya menjadi dokumentasi penderitaan semata. Percakapan tentang perempuan Papua harus bergerak lebih jauh: membongkar budaya bungkam, membangun solidaritas, dan mencari jalan keluar bersama.
“Kalau cuma dibicarakan, nanti dari tahun ke tahun tetap jadi omongan saja,” katanya.
Membicarakan Papua sebagai Sesama Manusia
Dalam percakapan itu, Dimi beberapa kali menolak cara pandang yang melihat orang Papua sebagai “yang berbeda”, “yang liar”, atau sekadar objek konflik dan penderitaan.
“Aku melihat manusia ya sebagai manusia,” katanya pelan.
Bagi Dimi, Papua terlalu sering dibicarakan melalui angka-angka konflik, operasi militer, kemiskinan, atau stigma tentang kekerasan. Di saat yang sama, pengalaman hidup orang Papua sendiri justru jarang benar-benar didengar secara utuh sebagai pengalaman manusia.
Orang Papua, menurutnya, kerap dipandang hanya sebagai subjek keamanan, objek pembangunan, atau tubuh yang terus dicurigai. Bahkan dalam banyak pemberitaan, Papua sering hadir sebagai lokasi konflik tanpa ruang bagi masyarakatnya untuk berbicara tentang ketakutan, kehilangan, harapan, dan kehidupan sehari-hari mereka.
Padahal di balik semua narasi besar tentang Papua, ada orang-orang yang hidup dengan rasa takut, perempuan yang harus bertahan di tengah kekerasan, anak-anak yang tumbuh dalam bayang-bayang operasi militer, dan keluarga-keluarga yang terus mencoba menjalani hidup di tengah situasi yang tidak pasti.
Karena itu, bagi Dimi, membicarakan Papua seharusnya tidak berhenti pada dokumentasi penderitaan semata. Papua tidak bisa terus-menerus dilihat hanya sebagai statistik korban, berita konflik, atau wilayah bermasalah.Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat orang Papua sebagai sesama manusia—manusia yang punya hak untuk hidup aman, didengar suaranya, dan menentukan masa depannya sendiri. Dari situlah, menurutnya, solidaritas dan gerakan bersama bisa mulai dibangun.
Solidaritas Antar Perempuan
Di akhir percakapan, Dimi berbicara tentang pentingnya perempuan saling mendengarkan dan membuka ruang percakapan yang jujur tentang pengalaman hidup mereka.Baginya, solidaritas tidak lahir begitu saja. Solidaritas muncul ketika perempuan berani berbicara tentang luka, ketakutan, kekerasan, dan pengalaman yang selama ini dipendam sendiri.
“Solidaritas muncul ketika perempuan membicarakan masalahnya,” katanya.
Menurut Dimi, perempuan Papua tidak bisa terus berjalan sendiri menghadapi kekerasan yang berlapis. Ia membayangkan ruang bersama tempat perempuan Papua, perempuan Jawa, perempuan Aceh, dan perempuan dari berbagai daerah lain di Indonesia dapat duduk bersama, saling mendengar, dan membicarakan pengalaman masing-masing secara terbuka.
“Perempuan Papua, perempuan Jawa, perempuan Aceh, perempuan di Indonesia, semuanya harus duduk bicara.”
Bagi Dimi, pengalaman perempuan di setiap daerah mungkin berbeda, tetapi akar persoalannya sering kali saling terhubung: kekerasan, diskriminasi, ketimpangan, budaya patriarki, hingga negara yang sering gagal menghadirkan rasa aman bagi perempuan.
Karena itu, menurutnya, percakapan antar perempuan tidak boleh berhenti pada dokumentasi penderitaan semata. Percakapan harus bergerak lebih jauh—menjadi ruang untuk membangun keberanian, membongkar hal-hal yang selama ini dianggap tabu, dan bersama-sama mencari jalan keluar.
“Apa solusinya? Apa yang bisa kita lakukan bersama?” ujarnya.
Pertanyaan itu, bagi Dimi, adalah langkah yang selama ini sering hilang dalam banyak pembicaraan tentang Papua: bagaimana luka tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dengan gerakan bersama dan solidaritas nyata.Sebab selama kekerasan hanya dianggap sebagai cerita biasa yang datang dan pergi, selama itu pula perempuan Papua akan terus hidup tanpa ruang aman.
