Kehadiran Tambang Dinilai Tingkatkan Kekerasan di Halmahera Tengah

Masri Anwar SH,. MH selaku akademesi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, kompleksitas ini terjadi ada hubungan dengan investasi pertambangan.

Marsinah FM- Kawasan lingkar tambang Halmahera Tengah, desa Lelilef dalam kondisi tidak baik-baik saja. Harapan masyarakat dengan adanya kehadiran perusahaan tambang, bisa memberikan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman.

Semenjak kehadiran investasi pertambangan, berbagai kekerasan masif terjadi. Mulai dari konflik perampasan ruang hidup sampai dengan kekerasan horizontal.

Kongkritnya pembunuhan yang terjadi di hutan patani, kekerasan berbasis horizontal di kota weda. Sampai kekerasan bebrbasi horizontal yang terbaru di kawasan lingkar tambang, pada 25 Desember 2022(malam) sampai dengan 26 Desember di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah.

Masri Anwar SH,. MH selaku akademesi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, kompleksitas ini terjadi ada hubungan dengan investasi pertambangan. (26 Desember 2022).

” Semua kompleksitas ini terjadi berhubungan dengan hadirnya investasi pertambangan, di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam konteks ini perlu ada gagasan atau pradigma yang komprehensif dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah” ucapnya.

Masri juga menambahkan, pemerintah harus koheren melihat berbagai kekerasan tersebut.

“Pemerintah harus memiliki koherensi yang mampu menjembatani upaya-upaya atau semacam inisiatif penyelesaian berbagai kekerasan yang terjadi di daerah lingkar tambang. Agar tidak berkepanjangan dan mengakar” ungkapnya.

Akademisi Universitas Muhammadiya Maluku Utara yang disapa Masri Santuly, menyampaikan solusi, perlu ada rekonsiliasi.

” Negara dan Pemerintah jangan memandang masalah sosial ini dalam prespektif yang parsial. Tetapi masalah sosial ini dijadikan sebagai tanggung jawab moril. Sehingga penting pemerintah melakukan rekonsiliasi (perdamaian), ditingkat warga lingkar tambang secara universal” imbuhnya.

Masri juga menutup dengan tegas, rekonsialisasi harus melibatkan semua stekholder.

” Model rekonsiliasi yang perlu dilakukan menghadirkan seluruh stekholder. Baik para imam, pendeta, tokoh agama, tokoh pemuda, pihak penegak hukum, pihak keamanan, dan pemerintah desa, sekecamatan weda Tengah, Weda Utara, Weda Timur, dan Kota Weda, untuk mendudukkan problem yang dihadapi oleh warga lingkar tambang.
Salam Ngaku Rerasai Budire Bahasa. (Alam)

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

Perempuan dan Serikat Buruh

Barisan massa aksi perempuan saat Peringatan Hari Buruh Sedunia 2013 di Jakarta.[1]/ dok lips Oleh Syarif Arifin Ada perempuan yang hendak belajar di luar, tapi harus

Bukan Hari Ibu Biasa

Boleh dibilang, glorifikasi terhadap peran ibu, sebagaimana ideologi “ibuisme” yang terus dikampanyekan Orde Baru melalui perayaan Hari Ibu, tak lain adalah upaya mengembalikan perempuan di ranah domestik.

“Dan …Akhirnya Saya Keguguran”

Oleh Lami (Lamoy Farate)  Pagi itu, kala mentari bersinar malu – malu, rombongan bus kawan-kawan dari Jakarta menuju Karawang untuk menghandiri KPP (Konfrensi Prempuan Pekerja)

BBM BERCAMPUR AIR!

Sabtu, 12 November 2016 Hari ini publik digegerkan dengan kejadian banyak mobil yang mogok. Kendaraan yang baru selesai mengisi BBM di beberapa SPBU tiba tiba

Masukan untuk Draft RUU KIA: Memastikan Kesejahteraan Ibu Anak Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum FSBPI, Dian Septi Trisnanti menyampaikan supaya RUU KIA tidak membebankan tanggung jawab pemeliharaan kehamilan, pengasuhan anak kepada ibu saja. Hal senada juga diungkapkan oleh Rena Heridiani, Wakil Ketua Keorganisasian Kalyanamitra, dimana RUU KIA masih bias gender karena menempatkan tanggung jawab utama pemeliharaan janin dan pengasuhan anak pada perempuan sebagaimana tercantum pada pasal 12.