Oleh: Yuli Riswati
Suasana siang di salah satu ruangan di FIB UI dipenuhi keheningan yang nyaris tak bisa dijelaskan. Ratusan pasang mata menatap layar, namun yang benar-benar terasa adalah tubuh-tubuh yang menahan napas, dada yang sesak, dan air mata yang berusaha ditahan. Women’s March Jakarta, bersama mahasiswa, menggelar pemutaran film “Lagu untuk Anakku”. Film ini bukan sekadar karya dokumenter, melainkan pintu bagi suara-suara yang selama puluhan tahun dipaksa bungkam.
Di layar, tampak para perempuan paruh baya bernyanyi dengan wajah yang teduh. Suara mereka lembut, nyaris seperti ibu-ibu yang sedang meninabobokan anaknya. Namun lirik yang keluar adalah kisah penjara, kehilangan, dan diskriminasi. Itulah Dialita, singkatan dari Di Atas Lima Puluh Tahun, kelompok paduan suara yang beranggotakan para penyintas tragedi 1965, sebagian besar perempuan yang pernah merasakan dipenjara tanpa pengadilan.
Luka yang Tak Pernah Usai
Bagi Uchi Kowati Fauzia, salah satu anggota Dialita, setiap nyanyian adalah pengulangan luka.
“Menceritakan ulang luka yang tidak bisa diceritakan, membangkitkan ingatan yang dipendam. Masih sama, masih menangis meski sudah sekuat tenaga menahannya. Tapi kami harus bercerita, karena pelanggaran HAM penting untuk diketahui anak muda.”
Bernyanyi menjadi ruang aman. Dengan nada, mereka bisa bertutur tanpa harus menatap wajah-wajah yang terkadang penuh stigma. Setiap lagu lahir dari peristiwa nyata: perempuan yang dijebloskan ke penjara karena afiliasi politik suaminya, anak-anak yang tak boleh bersekolah hanya karena orang tuanya dituduh PKI, atau kehidupan yang tiba-tiba runtuh karena stempel politik.
“Dialita itu bukan sekadar kelompok paduan suara. Ia adalah ruang aman untuk bercerita, untuk menyambung napas sejarah,” lanjut Uchi.
Tentang Film Lagu untuk Anakku
Film ini mengisahkan perjalanan Dialita dalam membawakan lagu-lagu yang diciptakan di dalam penjara atau oleh orang-orang yang tersingkir akibat tragedi 1965. Judulnya diambil dari salah satu lagu yang ditulis seorang ibu di balik jeruji, ditujukan untuk anaknya yang tercerai-berai karena penangkapan politik.
Setiap lirik bukan hanya nyanyian, tetapi arsip hidup: bagaimana perempuan diperlakukan sebagai sandera, dijadikan istri muda oleh aparat, atau sekadar hilang begitu saja. Film ini memperlihatkan bagaimana lagu mampu menjadi semacam “diari kolektif” bagi penyintas, cara bertahan hidup, cara tetap waras, sekaligus cara menjaga ingatan.
Tidak seperti film propaganda Orde Baru yang diputar wajib setiap tahun di sekolah-sekolah, “Lagu untuk Anakku” hadir sebagai tandingan: menampilkan sejarah dari mata korban, bukan dari mata penguasa.
Perempuan dalam Pusaran Represi
Magdalena Sitorus, salah satu pembicara diskusi, menekankan betapa perempuan kerap menjadi korban paling rentan dalam peristiwa 1965.
“Perjuangan perempuan bukan mengenyampingkan laki-laki. Tapi perempuan selalu paling rentan. Kalau ditangkap bisa dijadikan istri muda, kalau dalam peperangan bisa dijadikan sandra.”
Ia menambahkan, mimpi besarnya dengan menuliskan pengalaman penyintas dan berbicara adalah agar sejarah 65 dipahami generasi muda. Karena tragedi itu bukan hanya tentang orang dewasa yang dipenjara, tapi juga tentang anak-anak yang tercerabut dari keluarganya.
Universitas dan Pembutaan Sejarah
Di Universitas Indonesia, ironi menjadi nyata. Kampus yang seharusnya menjadi ruang kritis, justru turut melanggengkan pembisuan. Sri Lestari Wahyuningrum atau dikenal dengan LW mengingatkan bahwa Universitas Indonesia adalah bagian dari pembutaan sejarah.
“Buku putih 30S/PKI yang ditulis Nugroho Notosusanto yang menginspirasi film G30S/PKI itu menjadi dasar indoktrinasi. Sejarah selalu melupakan yang direpresi, membungkam korban struktural.”
Ia menegaskan, sejarah Indonesia nyaris selalu ditulis dari sudut pandang pemenang, bukan dari mereka yang dijadikan korban. Padahal, justru pengalaman mereka yang menjadi korban yang bisa mengajarkan generasi berikutnya tentang bahaya kekerasan negara.
Genosida Intelektual
Diskusi kemudian menyentuh istilah yang jarang terdengar: genosida intelektual.
Pada 1965, ribuan mahasiswa dan intelektual kiri dikirim ke luar negeri dan dijadikan stateless, tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak bisa pulang. Di dalam negeri, ruang akademik disterilkan dari pikiran kritis. Guru dan dosen bukan hanya diawasi negara, tetapi juga ikut menyensor sesama dosen dan mahasiswa.
“Bukan hanya negara yang menyensor, tapi dosen juga. Hingga nyaris tak ada lagi orang yang berani dan bisa bicara kritis,” kata LW.
Efeknya masih terasa: budaya takut, ruang intelektual yang steril, dan generasi yang kehilangan kesempatan mendengar perspektif lain tentang bangsanya sendiri.
Politik Penulisan Sejarah
Magdalene mengingatkan, penulisan sejarah selalu sarat kepentingan politik. “Sejarah harus dilihat akurat, tidak boleh dibelokkan.”
Ia menyamakan propaganda film G30S/PKI yang diwajibkan Orde Baru dengan cara negara menghapus kesalahan dan memutarbalikkan fakta.
Uchi menambahkan, meski Presiden Jokowi sudah mengakui tragedi 1965 sebagai salah satu dari 12 kasus pelanggaran HAM berat, pengakuan itu masih setengah hati. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada mekanisme pemulihan, dan tidak ada jaminan agar hal serupa tak terulang.
Menyanyi untuk Ingatan, Bernyanyi untuk Hidup
Pemutaran Lagu untuk Anakku di FIB UI adalah momen kecil yang sarat makna. Ia bukan hanya pemutaran film, tetapi sebuah perlawanan simbolik: suara penyintas akhirnya hadir di ruang yang dulu ikut menutup mata.
“Bernyanyi, bagi kami, adalah cara untuk tetap hidup, untuk terus diingat, dan untuk melawan upaya negara menghapus sejarah.”
Lagu-lagu Dialita adalah suara tubuh yang pernah disiksa, anak yang tercerai-berai, dan perempuan yang dipaksa diam. Setiap nada adalah cara menolak lupa.
Melawan Lupa, Merawat Ingatan
Di akhir acara, hening kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang benar-benar bisa menghibur penderitaan para penyintas, tapi setidaknya ada pengakuan dari para mahasiswa yang hadir: bahwa mereka mendengar, bahwa mereka mengingat.
Di tengah suara lagu yang lirih sekaligus tegas, tersimpan pesan sederhana namun abadi: ada luka yang belum sembuh, ada kebenaran yang belum diakui, ada generasi yang harus terus mengingat.
Karena melupakan, berarti menyerahkan diri pada kebohongan. Dan mengingat, berarti merawat kemanusiaan.
