Kehadiran Tambang Dinilai Tingkatkan Kekerasan di Halmahera Tengah

Masri Anwar SH,. MH selaku akademesi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, kompleksitas ini terjadi ada hubungan dengan investasi pertambangan.

Marsinah FM- Kawasan lingkar tambang Halmahera Tengah, desa Lelilef dalam kondisi tidak baik-baik saja. Harapan masyarakat dengan adanya kehadiran perusahaan tambang, bisa memberikan kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman.

Semenjak kehadiran investasi pertambangan, berbagai kekerasan masif terjadi. Mulai dari konflik perampasan ruang hidup sampai dengan kekerasan horizontal.

Kongkritnya pembunuhan yang terjadi di hutan patani, kekerasan berbasis horizontal di kota weda. Sampai kekerasan bebrbasi horizontal yang terbaru di kawasan lingkar tambang, pada 25 Desember 2022(malam) sampai dengan 26 Desember di Desa Lelilef Kecamatan Weda Tengah.

Masri Anwar SH,. MH selaku akademesi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, saat diwawancarai mengatakan, kompleksitas ini terjadi ada hubungan dengan investasi pertambangan. (26 Desember 2022).

” Semua kompleksitas ini terjadi berhubungan dengan hadirnya investasi pertambangan, di Kabupaten Halmahera Tengah. Dalam konteks ini perlu ada gagasan atau pradigma yang komprehensif dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Tengah” ucapnya.

Masri juga menambahkan, pemerintah harus koheren melihat berbagai kekerasan tersebut.

“Pemerintah harus memiliki koherensi yang mampu menjembatani upaya-upaya atau semacam inisiatif penyelesaian berbagai kekerasan yang terjadi di daerah lingkar tambang. Agar tidak berkepanjangan dan mengakar” ungkapnya.

Akademisi Universitas Muhammadiya Maluku Utara yang disapa Masri Santuly, menyampaikan solusi, perlu ada rekonsiliasi.

” Negara dan Pemerintah jangan memandang masalah sosial ini dalam prespektif yang parsial. Tetapi masalah sosial ini dijadikan sebagai tanggung jawab moril. Sehingga penting pemerintah melakukan rekonsiliasi (perdamaian), ditingkat warga lingkar tambang secara universal” imbuhnya.

Masri juga menutup dengan tegas, rekonsialisasi harus melibatkan semua stekholder.

” Model rekonsiliasi yang perlu dilakukan menghadirkan seluruh stekholder. Baik para imam, pendeta, tokoh agama, tokoh pemuda, pihak penegak hukum, pihak keamanan, dan pemerintah desa, sekecamatan weda Tengah, Weda Utara, Weda Timur, dan Kota Weda, untuk mendudukkan problem yang dihadapi oleh warga lingkar tambang.
Salam Ngaku Rerasai Budire Bahasa. (Alam)

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

Beranda Migran : Memperkuat Pendampingan Psikososial dan Pemahaman Hak bagi Relawan Pendamping dan Keluarga Korban dan Tragedi Kebakaran Tai Po, Hong Kong

Dalam paparannya, Fey menjelaskan konteks hukum kompensai kecelakaan kerja di Hong Kong, jenis-jenis kompensasi yang dapat diklaim, alur pengajuan klaim, serta dokumen yang perlu disiapkan keluarga. Ia menekankan bahwa perjuangan memperoleh kompensasi bukan semata persoalan uang, tetapi juga bagian dari upaya menuntut tanggung jawab dan keadilan atas hilangnya nyawa pekerja migran.

MELAWAN HOMOPHOBIA

Oleh : Thin Koesna Sarwa Demokrasi untuk Siapa? Pembukaan ruang demokrasi yang sudah cukup lama sejak jatuhnya rezim Soeharto, masih belum sepenuhnya bisa dinikmati oleh

Yanti, Dokter Perempuan untuk Kemanusiaan

Perempuan Pelita edisi 18 September 2014 Di dunia ini, tak banyak yang menyandarkan pilihan profesi berdasarkan kecintaan pada kemanusiaan. Bila kita tilik, kebanyakan memilih profesi

Begini, Aksi Buruh di Jaman Orde Baru

Oleh Reni  Pengalaman saya pertama ikut aksi 1 may day ketika masih zaman Orde Baru, tahun tepatnya, saya lupa.Ketika itu, saya bekerja di PT. Katexindo,