oleh Syarif Arifin
Baca juga http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-1/
http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-2/
http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-3/
1991: Demokrasi tapi mendukung pembangunan nasional
Munas III SPSI Imam Sudarwo terpilih lagi sebagai ketua. Terjadi pula rekonsiliasi pimpinan-pimpinan Sekber SBLP dengan SPSI. Namun, yang mampu diorganisasikan hanya 13, yang disebut sektor. Di fase ini, SPSI hanya berubah dari unitaris ke sektoral. Perihal keanggotaan dan orientasi organisasi masih memegang teguh tridarma hubungan industrial pancasila.
Data Musyawarah Pimpinan Pusat SPSI 1994 menyebutkan jumlah anggotanya mencapai 2.230.272 orang dengan 11.414 unit kerja.
Hasil Munas tersebut menyebutkan bahwa fungsi organisasi adalah; wadah pembinaan kader-kader bangsa yang menunjang pembangunan nasional secara profesional, disiplin, terampil dan produktif; pendorong, penggerak anggota dalam turut mensukseskan program-program pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi; merupakan wahana peningkatan kesejahteraan anggota lahir dan batin; dan membela dan melindungi hak kepentingan serta aspirasi anggota.
Sementara Sekber SBLP dan SPSI rujuk, muncul serikat buruh merdeka setia kawan (SBMSK) pada 1990,[1] SBSI pada 1992, dan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) pada 1994.
Dalam Musyawarah Pimpinan FSPSI 2000, dideklarasikan perubahan bentuk organisasi FSPSI menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan SPA SPSI menjadi Federasi Serikat Pekerja Anggota (FSPA).
Penutup:
Saya harus mengakhiri tulisan ini. Kita akan memulainya dari pemahaman totaliter mengenai peranan perempuan dalam organisasi: kami tidak pernah melarang perempuan belajar asal tidak melupakan kodratnya, yaitu melayani suami, menjaga rumah, dan mengurus anak. Atau sesuai kodratnya, yaitu menjadi sekretaris dan bendahara. Jika diperluas menjadi: Presiden Soeharto tidak pernah melarang buruh berserikat, asal tidak tidak mengganggu stabilitas pembangunan, dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Lalu, kenapa pertemuan-pertemuan serikat buruh di masa itu dibubarkan? Itu karena pertemuan serikat buruh mengganggu ketertiban umum. Begitulah kekuasaan totaliter tidak memberikan celah kepada warganya berpartisipasi; standar ganda dan selalu memberi dengan syarat.
Sementara ini, berkenaan dengan bentuk, struktur dan keanggotaan serikat dalam setiap tulisan maupun diskusi di internal serikat buruh, obrolan dominan berkisar mengenai bentuk organisasi sektoral atau unitaris atau serikat buruh dan partai buruh. Kemudian kita terperangah mendengar cerita bahwa serikat buruh kereta api mengorganisasikan para pedagang di stasiun manggarai dan mengorganisasikan tukang becak. Atau, kita berdecak kagum mendengar kisah sarekat buruh perkebunan republik Indonesia mengorganisasikan buruh-buruh tani dan buruh harian lepas di Medan dan di Delanggu Solo. Mulut kita pun menganga mendengar bahwa buruh-buruh harian dan borongan serta calon buruh di Tanjung Priok diorganisasikan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu Unie Kampoeng. Cerita semakin heboh ketika kita mendengar bahwa prajurit-prajurit di angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat dan kepolisian pun diorganisasikan dengan nama serikat buruh. Semua itu diorganisasikan tidak hanya berdasarkan perusahaan, bukan pula berdasarkan profesi.[2]
Namun, Soeharto berhasil memberikan landasan kuat bagi serikat buruh. Yakni serikat buruh harus terdaftar dan tercatat, hanya mengorganisasikan buruh-buruh formal di perusahaan swasta, dan serikat buruh mewakili buruh untuk merundingan kepentingan ekonomis buruh seperti upah dan syarat-syarat kerja –itu pun jika perusahaan bersedia memenuhi. Anggota pun kadang tidak mengetahui bahwa dirinya sedang diwakili dan telah menjadi bagian dari organisasi. Semua program organisasi diarahkan untuk pengembangan pimpinan/pengurus organisasi. Seperti dikatakan oleh Soeharto, pimpinan serikat buruh harus orang pintar, cakap dan terampil. Berbeda sekali dengan keyakinan bahwa pimpinan serikat buruh harus makan, tidur, dan bekerja seperti layaknya massa buruh pada umumnya. Kadang pengorganisasian pun maknanya dipersempit hanya merekrut dan mendaftarkan anggota baru. Kemudian, pengurus tampak kebingungan karena anggota yang baru saja direkrut dan dididik telah dipecat dan keanggotaan berkurang. Mencari anggota baru lagi, kejadiannya berulang lagi: anggota dipecat dan kehilangan anggota.
Bangunan organisasi maupun metode pengorganisasian di tahun 1950-an mungkin tidak cocok di zaman buruh kontrak dan outsourcing, namun lebih tidak cocok lagi jika mengandalkan bangunan organisasi yang diwariskan sejak 1970-an.
Rujukan
Sandra. 1961. Menjingkapkan Dunia Modern: Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia. Pustaka Rakjat. Jakarta.
Sejarah Singkat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesa Sejak 1973 hingga 2012. http://kspsi.com/tentang-kspsi-3/
Sambutan Tertulis Presiden Soeharto Pada Hari Ulang Tahun Ke- 18 SPSI. http://soeharto.co/1991-01-19-sambutan-tertulis-presiden-soeharto-pada-hari-ulang-tahun-ke-18-spsi
Richard Tanter. Tentang Kopkamtib. http://www.oocities.org/edicahy/sej-ind/kopkamtib.html
E Wahyu. Gerakan Serikat Pekerja: Sejarah, Harapan, dan Tantangan di Indonesia. Serikat Pekerja PT Bayer Indonesia, Forum Komunikasi Pekerja Farmasi, Yustek. 1995.
Soegiri DS dan Edi Cahyono. Gerakan Serikat Buruh: dari Zaman Kolonial Hindia Belanda hingga Orde Baru. Jakarta. Hasta Mitra. 2003.
Tedjasukmana. Iskandar. Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia. Jakarta. TURC. 2000
Catatan Kaki
[1] Saut Aritonang adalah Sekjen SBMSK. Sebelumnya dia adalah buruh Indocement dan Serikat Buruh Kimia Cabang Bogor, yang dipecat oleh perusahaan dan FBSI karena memprakarsai mogok di tempat kerjanya.
[2] Cerita lengkap mengenai Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) dan Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI) di baca di Razif. Buruh Pelabuhan Tanjung Priok. Tersedia di: https://id.scribd.com/doc/28545199/Razif-Buruh-Tanjung-Priok; Razif. Buruh Kereta-Api Dalam Historiographi Pendudukan Jepang dan Revolusi. Tersedia di: https://id.scribd.com/doc/28545016/Razif-Buruh-Kereta; Ann Laura Stoler. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979. Yogyakarta. Karsa. 2005
