Mengenal Seluk Beluk Upah

Picture of Siti Zuhro

Siti Zuhro

Mau nanya kak, apa sih bedanya UMP, UMK dan UMR. Terus kenapa sih kak, beda-beda jumlahnya? Apa yang bikin beda dan gimana sih nentuinnya kak? Kalau misal teman aku di Bekasi, dia ikut UMK bekasi atau UMP Jabar ya kak?

credit: https://pin.it/2EU85ez

Tanya Jawab Hukum Perburuhan

Tanya:

Halo kak, aku karyawan di Jakarta Selatan. Mau nanya kak, apa sih bedanya UMP, UMK dan UMR. Terus kenapa sih kak, beda-beda jumlahnya? Apa yang bikin beda dan gimana sih nentuinnya kak? Kalau misal teman aku di Bekasi, dia ikut UMK bekasi atau UMP Jabar ya kak? Terus apakah itu buat semua pekerja? Kalau PRT dapat nggak sih kak?

Marsinah.id menjawab

Hai bestie marsinah….
Yuk kita simak penjelasan mengenai perbedaan UMP,UMK dan UMR!

UMP merupakan upah minimum yang mencakup seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dulu, UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang melakukan survei mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Para anggota Dewan Pengupahan turun ke lapangan untuk mencari tahu harga-harga kebutuhan pekerja di beberapa kota dalam provinsi yang dianggap sudah bisa mewakili KHL. Sebelumnya, KHL disebut dengan kebutuhan hidup minimum pekerja dengan status lajang.

Sementara itu, UMK adalah upah yang hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota yang penghitungannya (seharusnya) didasarkan dengan memperhatikan KHL dan kesejahteraan para pekerja.

Kemudian, UMR adalah Upah Minimum Regional yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan adil. UMR ditetapkan berdasarkan pada :

Kebutuhan hidup minimum;
Indeks harga konsumen;
Perluasan kesempatan kerja;
Upah yang berlaku secara regional; dan
Tingkat perkembangan ekonomi.

Adanya perbedaan mengenai Komponen Hidup Layak (KHL) di setiap wilayah menjadikan upah minimum pekerja di setiap wilayah berbeda-beda.

Misal temen aku di Bekasi, dia ikut UMK Bekasi atau UMP Jabar ya kak?

Secara otomatis pekerja yang bekerja di wilayah Bekasi akan mengikuti UMK Bekasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam nomor surat keputusan gubernur terkait pengupahan.

Terus apakah itu buat semua pekerja? Kalau PRT dapat nggak sih?

Upah adalah hak yang harus diberikan kepada semua pekerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja jika ia mendapatkan perintah kerja dari pemberi kerja. Karenanya, berdasarkan hal itu, PRT adalah pekerja. PRT bekerja di sektor informal. Namun, karena PRT sering tidak diakui sebagai pekerja, sudah 20 tahun ini teman – teman PRT memperjuangkan pengesahan RUU PPRT

Rubrik tanya jawab hukum perburuhan diasuh oleh Ita Purnamasari

Facebook Comments Box

Terbaru

Artikel Lainnya

TOLAK PERPPU CIPTA KERJA, JOKOWI PENGKHIANAT RAKYAT & KONSTITUSI

rakommarsinahfm

Melalui Perppu Cipta Kerja, Pemerintah mencabut UU Cipta Kerja namun tetap memberlakukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, untuk memberi jaminan kepastian hukum pada investor di Indonesia. Disebutkan dalam keterangan pers Pemerintah, bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja dibuat karena masalah ekonomi global dan geopolitik yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia, yang tidak memiliki kepastian hukum pasca UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional.

Di Balik Lagu Basi “Resesi Global” Pemilik Modal

rakommarsinahfm

“Saat krisis terjadi pasti perusahaan melakukan restrukturisasi pada aspek ketenagakerjaan atau pekerja dengan berbagai cara atau dengan cara membuat peraturan-peraturan yang merugikan buruh dengan alasan krisis tanpa menyiapkan mekanisme perlindungan sosial yang baik atau tepat serta tanpa memikirkan keberlanjutan hak dan perlindungan pekerja, termasuk perliungan sosial,” terang Risma Umar.

Lagi-lagi, Hanya Kabar Buruk yang Terdengar

rakommarsinahfm

Malam ini, lagi-lagi aku mendapat kabar buruk. Sebenarnya memang sudah dari bulan Februari lalu. Kabar buruk ini terus berkelanjutan, entah puncaknya sampai kapan. Merenung sedikit,

Manfaat Pernikahan Bagi Perempuan: Masihkah Relevan?

rakommarsinahfm

Pada zaman sekarang, perempuan  bisa memproteksi dirinya sendiri. Ancaman zaman sekarang memang tidak dalam bentuk hewan buas atau bencana alam,  tapi diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, penjajahan dan teman-temannya. Negara yang memiliki  regulasi yang cukup adil dan stabilitas politik seharusnya bisa menjamin keselamatan semua orang, termasuk perempuan.