Search
Close this search box.

Mengenal Seluk Beluk Upah

Mau nanya kak, apa sih bedanya UMP, UMK dan UMR. Terus kenapa sih kak, beda-beda jumlahnya? Apa yang bikin beda dan gimana sih nentuinnya kak? Kalau misal teman aku di Bekasi, dia ikut UMK bekasi atau UMP Jabar ya kak?

credit: https://pin.it/2EU85ez

Tanya Jawab Hukum Perburuhan

Tanya:

Halo kak, aku karyawan di Jakarta Selatan. Mau nanya kak, apa sih bedanya UMP, UMK dan UMR. Terus kenapa sih kak, beda-beda jumlahnya? Apa yang bikin beda dan gimana sih nentuinnya kak? Kalau misal teman aku di Bekasi, dia ikut UMK bekasi atau UMP Jabar ya kak? Terus apakah itu buat semua pekerja? Kalau PRT dapat nggak sih kak?

Marsinah.id menjawab

Hai bestie marsinah….
Yuk kita simak penjelasan mengenai perbedaan UMP,UMK dan UMR!

UMP merupakan upah minimum yang mencakup seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013. Dulu, UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan yang melakukan survei mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Para anggota Dewan Pengupahan turun ke lapangan untuk mencari tahu harga-harga kebutuhan pekerja di beberapa kota dalam provinsi yang dianggap sudah bisa mewakili KHL. Sebelumnya, KHL disebut dengan kebutuhan hidup minimum pekerja dengan status lajang.

Sementara itu, UMK adalah upah yang hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota yang penghitungannya (seharusnya) didasarkan dengan memperhatikan KHL dan kesejahteraan para pekerja.

Kemudian, UMR adalah Upah Minimum Regional yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan adil. UMR ditetapkan berdasarkan pada :

Kebutuhan hidup minimum;
Indeks harga konsumen;
Perluasan kesempatan kerja;
Upah yang berlaku secara regional; dan
Tingkat perkembangan ekonomi.

Adanya perbedaan mengenai Komponen Hidup Layak (KHL) di setiap wilayah menjadikan upah minimum pekerja di setiap wilayah berbeda-beda.

Misal temen aku di Bekasi, dia ikut UMK Bekasi atau UMP Jabar ya kak?

Secara otomatis pekerja yang bekerja di wilayah Bekasi akan mengikuti UMK Bekasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam nomor surat keputusan gubernur terkait pengupahan.

Terus apakah itu buat semua pekerja? Kalau PRT dapat nggak sih?

Upah adalah hak yang harus diberikan kepada semua pekerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, seseorang dapat dikatakan sebagai pekerja jika ia mendapatkan perintah kerja dari pemberi kerja. Karenanya, berdasarkan hal itu, PRT adalah pekerja. PRT bekerja di sektor informal. Namun, karena PRT sering tidak diakui sebagai pekerja, sudah 20 tahun ini teman – teman PRT memperjuangkan pengesahan RUU PPRT

Rubrik tanya jawab hukum perburuhan diasuh oleh Ita Purnamasari

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

Suara Buruh Episode 6 Agustus 2015

Suara Buruh menghadirkan kesaksian keluarga korban ledakan PT. Mandom, Pembrangusan serikat buruh FSPBI PT. Bees Footwear, dan buruh desak disnaker jakarta utara tuntaskan kasus perburuhan

Pemutaran “Angka Jadi Suara” di Pulau Dewata

Denpasar – Selasa (9/5/2017), Berangkat dari keinginan untuk membangun kesadaran di kalangan mahasiswa mengenai persoalan kekerasan seksual yang dialami oleh buruh perempuan dan perempuan pada

Fattimatuz: Berekspresi Melalui Film Dokumenter

Keterangan gambar, Fattimatuz berdiri di sebelah kiri (berjilbab) Fattimatuz, remaja perempuan dari Pekalongan ini terheran – heran dengan teman sekolahnya yang selalu bersandal jepit setiap

Dialog Sosial KBN Bebas dari Pelecehan Seksual

Bertepatan dengan 16 Hari Anti Kekerasan pada Perempuan, Komite Buruh Perempuan bekerja sama dengan PT. KBN, menyelenggarakan Dialog Sosial KBN Bebas dari Pelecehan Seksual, Selasa,

RUU PPRT Disandera: Dimana Komitmen Yang Mulia Wakil Rakyat?

Lita Anggraini, koordinator JALA PRT menyatakan, padahal DPR RI punya waktu yang singkat untuk membahas RUU PPRT, yaitu dalam masa sidang 15 Mei – 13 Juli 2023 saja. Namun sudah sebulan sejak DIM diserahkan, pimpinan DPR tidak memberikan kepastian kapan RUU PPRT akan dibahas. Para aktivis mencurigai, DPR lebih sibuk mengurus Pemilu dan pencalonan Capres, kondisi ini jadi melupakan PRT. Padahal PRT adalah entitas dari subyek Pemilu yang harus diperjuangkan.

Dibalik Kenaikan Upah Minimum Regional (UMR)

Ketetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan upah minimum menjadi Rp 2.400.000,- pada tahun 2014 memang sudah diterapkan oleh pemilik usaha (perusahaan). Namun, dibalik kenaikan upah