Oleh Mutmainah
Hari Perempuan Internasional dirayakan setiap tanggal 8 Maret oleh kaum perempuan di seluruh belahan dunia, merupakan sebuah kemenangan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan kaum perempuan. Namun, sampai hari ini setelah 106 tahun usia Hari Perempuan Internasional, Pemerintahan Indonesia Jokowi-JK justru tidak pernah menepati janjinya sesuai janji Nawacita dan sebaliknya Jokowi-JK semakin memperdalam Nawaduka Perempuan Indonesia.
Pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2016, berbagai organisasi, aktivis HAM, dan para buruh menggelar aksi dengan mengadakan long march dari Patung Kuda Indosat menuju Istana Negara. Aksi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak seperti Perempuan Mahardhika, Barisan Perempuan KPBI, GSBM, FSUI, SPSI 92 Jakarta Utara, SPN Jakarta Utara, LBH Jakarta, LBH APIK, Yayasan Pulih, Forum Pengada Layanan, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI), Politik Rakyat, JALA PRT, AJI Jakarta, KONTRAS, FPBI, FBLP, FBTPI, Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda, Radio Marsinah FM, gerakan #AdiliSitok, dan beberapa organisasi lainnya.
Sejak pukul sepuluh pagi, sekitar 500 massa aksi Parade Juang Perempuan Indonesia sudah berkumpul di Patung Kuda Indosat dan mulai melakukan long march menuju kawasan Istana Merdeka. Mereka membawa kentongan sebagai simbol mara bahaya yang ditimbulkan oleh Jokowi – JK. Di barisan depan massa aksi, tampak sembilan pembawa kentongan dengan poster melekat di kentongan. Tiap poster memuat setiap duka yang dialami oleh perempuan Indonesia.
Dalam kesempatan aksi ini, beberapa perwakilan organisasi menyampaikan orasi politiknya yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang menjadi landasan mereka bergerak dalam Hari Perempuan Internasional.
Ketika long march, massa aksi sempat berhenti di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPA RI) dan perwakilan organisasipun melakukan audiensi dengan pihak KPPA terkait NAWA DUKA Indonesia. Selagi 5 perwakilan organisasi beraudiensi dengan KPPA, massa aksi melanjutkan longmarch ke depan Istana Negara.
Sesampainya di depan Istana Negara, berbagai perwakilan organisasi memberikan orasi politiknya. Hesti, dari Persatuan Perjuangan Indonesia (PPI) menyampaikan problem perempuan Indonesia yang masih mengalami ketertindasan dari persoalan pemiskinan perempuan oleh kebijakan pasar bebas yang diterapkan oleh pemerintah, upah rendah dan rentan kekerasan.
Mutiara Ika Pratiwi, dari Perempuan Mahardika pun memyampaikan orasi politiknya terkait Nawa Duka Indonesia bahwa Duka kemiskinan dan kebijakan pasar bebas perempuan merupakan korban pertama ketika terjadi PHK massal. Perempuan juga tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berakibat pada meningkatnya Angka Kematian Ibu. Tak ketinggalan sumbangan puisi dari seorang buruh perempuan bernama Lami. Ia membacakan puisi berjudul “Kentongan Peringatan” diiringi dengan lirih suara kentongan. Ketika jarum jam menunjuk angka satu siang, rombongan aksi massa kembali longmarch ke patung kuda meninggalkan depan Istana Negara, kembali mengarah ke Patung Kuda Indosat.
Di saat arah kembali ke Patung Kuda inilah, Jumisih dari FBLP menyampaikan hasil audiensi dengan KPPA. Ia mengatakan bahwasanya perwakilan massa aksi telah melakukan audiensi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Jumisih menegaskan bahwa masa aksi telah diterima oleh Hasan Mashudi yang merupakan Kepala Bidang Hukum dan Humas. Dalam kesempatan tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan dalam aksi Hari Perempuan Internasional yaitu berkaitan dengan pemuatan kurikulum kesetaraan gender dalam sistem pendidikan Indonesia, penghapusan diskriminasi yang dialami kaum perempuan, serta perlindungan dari adanya kebijakan pasar bebas, banyaknya pengabaian hak buruh perempuan, seperti pengadaan ruang laktasi di tempat kerja, pelaksanaan cuti haid, pengadaan tempat pengasuhan anak, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dan waktu cuti melahirkan yang hanya tiga bulan yang seharusnya enam bulan, banyaknya diskriminasi terhadap perempuan difabel, kelompok LGBT. Jumisih juga mengatakan bahwa respon Kementerian KPPA dinilai cukup positif yang ditunjukkan bahwa pihak kementerian akan melanjutkan berbagai isu yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Pengawas Ketenagakerjaan, meskipun Kementerian KPPA memiliki pendapat yang berbeda dalam isu LGBT dan mengatakan akan melakukan pengkajian ulang. “Persoalan kaum perempuan di Indonesia merupakan persoalan rakyat! Perjuangan terhadap isu ini tidak boleh dipandang sebelah mata”, ujar Jumisih.
Selanjutnya, Fira yang merupakan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga mewakili gerakan #AdiliSitok. Fira mengatakan bahwa setelah Indonesia merdeka selama 70 tahun, kaum perempuan di Indonesia belum merdeka secara paripurna. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyak perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual yaitu salah satunya yang dialami oleh saudara mahasiswa yang bernama RW yang mengalami kekerasan seksual oleh Sitok Srengenge. “Mengakunya budayawan, tetapi lebih mirip disebut sebagai buayawan. Adili dan tangkap Sitok!”, ujar Fira.
Aksi pun dilanjutkan menuju Patung Kuda Indosat kembali dengan pembacaan Nawaduka Perempuan Indonesia oleh berbagai aliansi yang hadir, Nawaduka Perempuan Indonesia mencakup Duka Buruh Perempuan, Duka Demokrasi dan Pelanggaran HAM, Duka Kekerasan Seksual, Duka Diskriminasi, Duka Pemiskinan dan Kebijakan Pasar Bebas, Duka Perempuan dalam Mengakses Kesehatan, Duka Pendidikan Mahal, tidak bermutu, dan tidak berperspektif Kesetaraan Gender, Duka Kriminalisasi Gerakan Rakyat, dan Duka Budaya dan Kekerasan Militerisme.
Di hari Perempuan Internasional tersebut, tak hanya Parade Juang Perempuan Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi. Tampak kelompok – kelompok lain juga menggelar aksi secara bergantian atau bersamaan, seperti KASBI, Aliansi Perempuan Melawan Ketimpangan. GSBI, dll.