PERINGATI HARI HAM SEDUNIA, BURUH USUNG 9 TUNTUTAN

Picture of rakommarsinahfm

rakommarsinahfm

Aksi ini akan diikuti berbagai elemen organisasi seperti KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain. Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia.

SIARAN PERS PARTAI BURUH BERSAMA ORGANISASI SERIKAT BURUH DAN PETANI

Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh dan petani bermaksud menyelenggarakan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Istana Negara pada hari Sabtu, 10 Desember 2022. Demikian disampaikan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal, Jumat (9/12).

Aksi ini akan diikuti berbagai elemen organisasi seperti KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain. Selain di Jakarta, aksi juga akan dilakukan di berbagai kabupaten/kota lain di Indonesia.

Menurut Said Iqbal, dalam aksi yang dihadiri ribuan orang ini mengusung 9 (sembilan) isu tuntutan. Kesembilan tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tolak UU KUHP

2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja

3. Land Reform – Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan

4. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

5. Tolak upah Murah

6. Tolak Outsourcing

7. Perjuangkan Jaminan Sosial: Meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran

8. Berantas Korupsi

9. Usut tuntas semua kasus pelanggaran HAM yang sudah di rekomendasi oleh komnas HAM

Jakarta, 9 Desember 2022

Said Iqbal
Presiden Partai Buruh

Facebook Comments Box

Terbaru

Artikel Lainnya

Media Belajar meneguhkan komitmen Juang.

rakommarsinahfm

Sekolah Buruh Perempuan, Banyak buruh perempuan kurang menyadari hak-hak sebagai buruh perempuan dan bagaimana memperjuangkan hak-hak itu. Banyak dari buruh perempuan tidak memahami apa itu

Mengenang Kamerad Timothy dan Eskalasi Perlawanan yang Tak Pernah Mati

rakommarsinahfm

Selepas kepergian kamerad Timothy, cuplikan video tentangnya tersebar di dunia maya. Tampak almarhum menyampaikan orasi di sebuah unjuk rasa tentang persoalan pertentangan kelas antara Pemilik modal dan pekerja yang tak akan pernah berdamai. Di video lain, ia dengan lantang menyerukan peningkatan perlawanan terhadap kapitalisme, di sebuah dialog publik tentang militerisme. Bagi kamerad Timothy, alasannya jelas, karena Kapitalisme adalah akar dari militerisme.

Manipulasi atau Insanity Defense? Mengurai Kontroversi Penembakan Polisi di Solok Selatan

rakommarsinahfm

Maidina Rahmawati dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa penerapan insanity defense membutuhkan pembuktian yang sangat ketat. Menurutnya, seseorang hanya dapat dianggap tidak bertanggung jawab secara hukum jika benar-benar tidak mampu memahami atau mengendalikan tindakannya akibat gangguan mental berat. “Klaim ini harus didasarkan pada evaluasi objektif dan mendalam agar tidak menjadi celah manipulasi hukum,” ujar Maidina

Eyang Sri: Peran Perempuan Dalam Kemerdekaan

rakommarsinahfm

tulisan ini adalah hasil wawancara tim marsinah fm dengan Sri Sulistyawati (eks anggota Gerwani) Eyang Sri, demikian kami memanggilnya, menyambut kami dengan hangat, mana kala

Membincang Bahaya Sensor Negara di Gadget Kita 

Ita Purnamasari

Wewenang dalam melakukan pemantauan dan pemberian sanksi pun diberikan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang menurut Bhena, terlampau besar. Hal ini bisa berbahaya karena bisa overlapping dan tidak jelas siapa yang akan mengawasi kinerja KPI. Terlebih, dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat, terutama rekan – rekan jurnalis, dimana KPI diberi wewenang menyelesaikan sengketa jurnalistik. Padahal, sudah ada Dewan Pers yang dibentuk khusus untuk itu. Tak hanya itu, KPI juga berhak melakukan pelarangan penyiaran eksklusif jurnalistik yang pasti sangat berbahaya untuk kebebasan pers itu sendiri. 

Perempuan Serukan Aksi 18 Juni:Turunkan Harga, Ciptakan Lapangan Kerja, Hentikan MBG

Yuli Riswati

API mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu menurunkan harga BBM dan biaya hidup rakyat, menghentikan dan mengevaluasi total program MBG, menciptakan lapangan kerja layak, menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, mencabut kebijakan diskriminatif, menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak ruang hidup, serta memastikan negara bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan dan pemiskinan struktural yang dialami rakyat.