Search
Close this search box.

KPBI Desak Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Dugaan Pidana Ketenagakerjaan di Pahala Express

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) mendesak Desk Pidana Ketenagakerjaan Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dalam dugaan pidana di Pahala Express. Desakan ini menyusul laporan dugaan tindak pidana perburuhan karena perusahaan itu membayar buruhnya di bawah upah minimum.

KPBI menyampaikan harapan tersebut melalui surat yang dikirimkan langsung pada Rabu, 9 September 2020. Surat tersebut mempertanyakan laporan anggota Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP-KPBI) Lydia Yuliani pada 13 Mei 2020. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran Pasal 90 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan tentang pembayaran upah di bawah UMK Bekasi. UU Ketenagakerjaan menyebutkan ancaman pidana hingga 4 tahun bagi pengusaha yang membayar buruhnya di bawah upah minimum.

Sejak berdiri pada 2008, Pahala Express yang berkantor di Kota Bekasi terus mengupah buruh di bawah ketentuan. Sebagian besar buruh yang bekerja di jasa logistik itu hanya mendapatkan upah di kisaran 2 hingga 2,5 juta per bulan. Bahkan, ketika ditambah dengan tunjangan produktivitas (uang makan dsb) upah para buruh tidak mencapai Upah Minimum Kota Bekasi sebesar Rp 4,5 juta. “Kami sangat berharap kiranya melalui percepatan proses penyelidikan dan penyidikan dapat terungkap dengan terang dugaan tindak pidana ketenagakerjaan,” tulis surat tersebut.

Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI Nelson Saragih berharap Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka untuk pembayaran upah di bawah ketentuan itu. “Tersangkanya ditemukan demi tegaknya kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja Pahala Expres,” ungkapnya pada Rabu, 9 September 2020. Ia juga menyebutkan penuntasan dugaan pidana perburuhan di Pahala Expres dapat menimbulkan efek jera.

Sementara, Ketua Umum FBLP Jumisih meminta kepolisian cepat menangani laporan pidana ini. “Demi tegaknya hak-hak buruh. Hak kawan-kawan Pahala Express ini bagian dari hak asasi manusia, jadi diutamakan,” tegasnya.

 

Narasumber dalam berita ini dapat dihubungi melalui nomor ponsel berikut:
Ketua Departemen Hukum dan Advokasi KPBI, Nelson Saragih, +628127135809
Ketua Umum FBLP, Jumisih, +628561612485

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

Berbagai Dinamika Pasca Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tuti Wijaya menyatakan kasus kekerasan seksual sangat banyak. LBH Semarang mencatat pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan mengalami lonjakan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2021 aduan kekerasan seksual sebesar 19 aduan dan di tahun 2022 mengalami lonjakan sebesar 142% dan setelah pengesahan UU TPKS ini, LBH Semarang juga mencatat ada 49 aduan pasca pengesahan UU TPKS ini. 

Suara Buruh Edisi 30 November 2015

Suara Buruh Edisi 30 November mengupas tentang KPP  (Konferensi Perempuan Pekerja) II yang diadakan 29 November 2015 Facebook Comments Box

STOP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh: Thin Koesna Benar bahwa UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) disahkan pada tahun 2004. Tepatnya UU PKDRT  No 23 tahun 2004 ini merupakan

Merayakan Tubuh Bersama Covid-19

Menyelinapnya virus Covid 19 di dalam tubuh, bukan hal yang tidak saya prediksi sama sekali. Bukan saja karena virus ini bisa mudah menular, namun sudah