Ditulis oleh Super User
diterjemahkan dari http://citucentre.org/index.php/documents/general-stike-2016/item/97-demands-general-strike-2nd-september-2016
TUNTUTAN UNTUK SEBUAH HIDUP YANG BERMARTABAT
Pada 2 September 2016, pekerja upahan di seluruh penjuru negeri akan melakukan pemogokan menuntut diakhirinya segala bentuk serangan yang dilancarkan pemerintah terhadap kehidupan, mata pencaharian dan martabat mereka. mewakili kepentingan para kapitalis besar baik domestik maupun asing, Pemerintah Modi telah mencoba membodohi kaum pekerja dengan janji palsu sehingga mendapatkan dukungan dan malah secara aktif merampas pekerjaan, merampok anggaran keluarga, merampas hak pekerja dan membuka pintu bagi eksploitasi yang lebih kejam lagi. Pada pemogokan India tahun lalu melihat pemogokan 15 pekerja yang luar biasa. Pemogokan 2 September ini nantinya dilakukan untuk melampaui hal itu, untuk memberitahu pemerintah dan kelas penguasa bahwa kami tidak akan mundur. Berikut penjelasan utuh tentang tuntutan kami:
Langkah mendesak untuk mengatasi kenaikan harga melalui universalisasi sistem distribusi dan melarang perdagangan spekulatif di pasar komoditi.
Harga beberapa komoditi penting telah mengalami kenaikan secara terus menerus selama dua tahun terakhir. Dalam beberapa kasus, seperti kacang – kacangan, kenaikan harganya sudah melebihi 100%. Kemudian, lonjakan periodik di beberapa komoditi dan para pekerja terpaksa memangkas makanan nutrisi mereka hanya sekedar untuk bertahan hidup, seperti bawang putih atau kentang. Penghasilan bersih keluarga telah hancur dan anak – anak mereka mengalami kurang darah. Keputusan keamanan pangn pada tahun 2013 belum juga terbangun penuh. Keputusan itu sendiri terbatas, hanya menyediakan gandum bagi dua per tiga wilayah negara dan tidak memiliki stok untuk jumlah penduduk yang terus bertambah. Keputusan itu tidak menutupi kekurangan komoditi penting. Jika ada komoditi lebih, seperti kacang – kacangan dan minyak dan cakupannya bagi penduduk yang jumlahnya kian bertambah, maka akan bisa memenuhi kebutuhan makanan bagi keluarga kurang gizi. Ini juga akan mengakhiri penimbunan perdagangan spekulatif yang membuat harga naik. Namun, pemerintah menolak memberikan perhatian pada rakyat yang kelaparan di penjuru negeri dan malah memilih melanjutkan pemberian konsesi bagi para pedagang besar dan perusahaan makanan besar.
Mengatasi pengangguran melalui langkah konkrit untuk penciptaan lapangan kerja
Menurut perkiraan pemerintah, 12 juta orang India menjadi angkatankerja setiap tahunnya di India. lebih dari 100 juta orang menjadi pengangguran dan jutaan lebih lainnya yang disebut “pekerja’ namun diupah di bawah standar – sebuah pengangguran terselubung. Kerja perempuan telah mencapai titik terendah, dimana hanya 27% perempuan di atas 15 tahun yang bekerja – salah satu terendah di dunia. situasi ini meledak namun pemerintah masih berdiam diri, tak mampu atau tak mau mengatasi ketiadaan lapangan kerja. Skema istimewa seperti “Dibuat di India” atau “Keahlian India” atau koridor industri hanyalah kue di langit, memberi keuntungan bagi para industrialis namun tidak bagi para kejera. Di atas semua ini, pemerintah menerapkan kebijakan privatisasi dan sistem kontrak yang menciptakan lebih banyak pengangguran. Mereka yang kini punya pekerjaan,menghadapi masa depan yang tidak pasti, sedangkan kaum muda, sebanyak 25% adalah pengangguran, tak punya harapan dan dalam kondisi marah.
Upah Minimum tak kurang dari 18,000 rupee per bulan dengan ketentuan indeksasi
Rata – rata upah minimum diputuskan oleh pemerintah negara bagian dengan sangat murah
Upah minimum rata – rata yang diputuskan oleh pemerintah bagian, sangat rendah dan merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip dan peraturan Mahkamah Agung. Menurut kalkulasi yang dilakukan para ahli, bagi satu keluarga pekerja yang terdiri atas tiga anggota keluarga, jumlah upah minimum digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, sandang dll, adalah sebanyak 20000 rupee. Ini merupakan prinsip yang ditetapkan oleh Konferensi Pekerja India pada tahun 1957 dan disahkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1992. Tahun lalu, pemerintah pusat telah menetahkan upah minimum sebesar 6098 rupee, tanpa basis landasan. Pertimbangan mereka hanyalah bagi keuntungan para pengusaha, sehingga selalu saja menjaga upah selalu tetap murah. Gerakan serikat pekerja telah menetapkan upah sebesar 18000 rupee buka 20,000 rupee agar bisa lebih terealisasi. Namun pemerintah menolak mendengarkan tuntutan para pekerja. Dengan harga yang terus merangkak naik dan dengan sistem distribusi publik, yang tidak memenuhi kebutuhan inflasi, yang merampok kehidupan rakyat pekerja tanpa henti. Oleh karena itu, upah minimum dikaitkan dengan harga merupakan yang terpenting bagi jutaan pekrja di seluruh negeri.
[table id=2 /]
Stop sistem kontrak dalam kerja tahunan yang bersifat tetap dan upah serta manfaat yang sama bagi pekerja kontrak seperti pekerja tetap untuk kerja yang sama.
Salah satu cara paling pasti bagi para industrialis untuk menekan upah, mengingkari manfaat bagi pekerja dan mencegah mereka mengorganisir diri adalah dengan menerapkan sistem kontrak yang telah meluas di semua sektor. Bahkan di dalam perusahaan sektor publik 22% dari pekerja berstatus kontrak. Di perusahaan swasta, situasinya makin parah. Meski hukum sudah jelas mengatur bahwa pekerja yang mengerjakan kerja tahunan tidak boleh dikontrak dan bahwa pekerja kontrak harus diberikan upah dan manfaat yang sama dengan pekerja tetap, para pengusaha telah mengambil keuntungan dari keterlibatan pemerintah dan ketidakpedulian pengadilan untuk mencemooh hukum tersebut. Sebagai hasilnya, pekerja kontrak diupah murah dan bekerja dengan jam kerja lebih panjang. Sistem kontrak juga menghancurkan persatuan para pekerja dan melemahkan kekuatan mogok mereka. Semua jenis kerja kontrak harus diakhiri dan disatukan perjuangannya oleh buruh tetap dan buruh kontrak untuk memperjuangkan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.
[table id=1 /]
Penegakan Hukum semua hukum dasar perburuhan tanpa pengecualian atau pembebasan dan langkah – langkah hukum yang ketat bagi pelanggar Undang – Undang Perburuhan.
Melawan Amandemen Undang- Undang Perburuhan
Undang – Undang perburuhan memberikan beberapa perlindungan bagi para pekerja dan memastikan buruh bisa bertahan di bawah kondisi eksploitasi terburuk. Undang – Undang terkait upah minimum, jam kerja, kepastian kerja, dukungan medis, dana penghematan, fasilitas maternitas, dll, yang dimenangkan oleh perjuangan pekerja puluhan tahun silam. Namun, selalu menjadi mimpi bagi kapitalis untuk menyingkirkan Undang – Undang ini sehingga mereka bisa mengambil keuntungan sebanyak – banyaknya dari kerja buruh. Pemerintah Modi hadir dengan menjanjikan kepada para pengusaha bahwa mimpi mereka bisa menjadi kenyataan. Di banyak peraturan negara bagian, perubahan dilakukan dalam Undang – Undang Perburuhan sehingga pengusaha bisa mempekerjakan dan memecat pekerja semaunya dan memungkinkan mengubah kondisi pelayanan. Dan, pemerintah pusat, telah siap dengan Undang – Undang yang baru yang akan menggantikan Undang – Undang sebelumnya. Mekanisme pengetatan pemberlakukan Undang – Undang perburuhan, sebelumnya telah dihancurkan oleh pemerintah lalu, menyisakan situasi yang kejam bagi buruh dan industrialis yang serakah.
Sekarang, situasinya bertambah parh. Kecuali, para pekerja melangkah maju dan berjuang untuk haknya, kini bahkan pemerintah akan merampas hak buruh untuk berserikat, 80 – 90% pekerja tidak pernah mendapatkan upah yang setara dengan pemerintah.
Jaminan Sosial Universal untuk semua pekerja
Memastikan pensiun tak kurang dari Rs 3.000 p.m bagi seluruh pekerja
Jaminan sosial artinya memastikan pekerja dan keluarganya mendapatkan dukungan finansial untuk membiayainya ketika sakit dan saat mereka sudah tak bisa bekerja kembali di usia senja. Jaminan sosial bukanlah kebaikan dari pengusaha. Jaminan sosial adalah hak pekerja yang mengabiskan waktu hidupnya untuk bekerja sehingga pengusaha bisa memperoleh keuntungan. Namun, pemerintah, jauh dari upaya mengakui ini sebagai hak universal dengan berkonspirasi mencopot Undang – Undang yang ada, yang hanya mengcover sebuah fraksi di tenaga kerja India. Sambil menolak meluaskan ESI (Asuransi Perusahaan Negara) dan EPF (Dana Providen Pekerja) untuk memberi jaminan sosial bagi pekerja di sektor yang tidak terorganisir, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menekan upah tertinggi,menggunakan uang dana providen pekerja untuk menginvestasikannya dalam spekulasi pasar saham yang tidak stabil, mencegah buruh mengambil dananya dari PF (Dana Providen), dll. pemerintah juga berkomitmen mengalihkan keseluruhan konsep jaminan sosial ke dalam profit yang diperoleh perusahaan dengan mencoba menekan model asurnsi (pekerja membayar primium kepada perusahaan swasta) dengan tanpa kontribusi dari pemerintah. Tawaran untuk skema mengerikan bagi pekerja anganwadi/helper dengan premi sebesar Rs 250 (250 rupee) yang baru – baru ini dikalahkan.
Penghapusan semua upah tertinggi dan kelayakan bonus, dana providen; meningkatkan kuantum prosentase
Bonus adalah bagian kecil dari keuntungan yang oleh pengusaha diambil dari kerja para pekerja. Apabila, seorang industiralis menghasilkan keuntungan sebesar 40% dalam satu tahun.Maka, mengapa besaran bonus pekerja dibatasi hanya 8,3% saja? Jika tidak ada batas untuk keuntungan mestinya tidak ada batas untuk pembagian bonus yang diperoleh pekerja. Sekali lagi, ini bukan skema kebaikan yang diminta dari pengusaha. Ini adalah pembagian yang adil dan hak para pekerja yang dituntut. Kenyataannya bonus sesungughnya dipertimbangkan sebagai ‘upah yang ditangguhkan’ oleh pengadilan. Ini artinya, seperti upah, kecuali bila bonus dibayarkan sekali di akhir tahun. Logika serupa juga diterapkan pada ‘tips’, yang diakui sebagai hak selama bertahun – tahun pekerja memberikan jasa kepada pengusaha yang telah mengambil keuntungan besar dari kerja pekerja. Sehingga, saat pekerja pensiun atau berhenti setelah banyak kerja selama bertahun – tahun, haruskan ia tidak memperoleh pembagian kekayaan yang diciptakan oleh pekerja sendiri? Pemerintah tentu saja diperbudak oleh kelas kapitalis, dan karenanya buta terhadap adanya logika ini. Hanya ada pencarian cara untuk memotong ongkos pekerja dengan menekan upah, memangkas beragam tunjangan seperti bonus dan tips dan membuang jauh jauh hak jaminan sosial.
Pendaftaran wajib serikat pekerja dalam periode 45 hari dari tanggal penyerahan formulir pendaftaran dan segera ratifikasi Konvesi ILO C 87 dan C 98
Satu- satunya cara supaya pemerintah mendengarkan para pekerja adalah ketika pekerja melawan balik. Dan, satu – satunya cara yang bisa dilakukan pekerja adalah melawan balik secara efektif ketika mereka terorganisir dalam satu panji perlawanan. Pemerintah dan kelas kapitalis mengetahui hal ini dengan baik. Itulah mengapa merek mencoba cara terbaik mereka untuk melenyapkan hak para pekerja dalam beorganisasi dan berjuang. Banyak perubahan yang telah terjadi di pemerinthan sebelumnya dalam hal Undang –Undang Serikat Pekerja yang dibuat lebih sulit bagi pekerja untuk mendaftarkan serikatnya atau mendapatkan pengakuan dari manajemen. Pemerintah saat ini, dengan permusuhan telanjangnya kepada kelas pekerja berencana mengetatkan lagi hak berserikat. Serangan ini tidak dilakukan pemerintah sendirian. Aparat hukum dan birokrasi, sebagaimana media dominan dan kaum intelektual mendukung tindakan borjuis untuk melanjutkan menindas kaum pekerja jika mereka bergerak dalam satu derap untuk memperoleh keadilan. Melawan semua serangan ini, kaum pekerja melawan balik dengan sekuat tenaga dan memperoleh kembali haknya.
Hentikan investasi di Perusahaan Sektor Publik Milik Negara
Lawan FDI di Kereta Api, Ansuransi dan Pertahanan
Sektor publik mempekerjakan banyak pekerja di India. Sektor publik mengontrol sektor ekonomi krusial dan strategis, menyediakan benteng melawan privatisasi. Namun, ketika adopsi kebijakan neoliberal diterapkan di India, terjadi upaya sistematis untuk memprivatisasi sektor publik dan mengundang modal asing di beberapa bagian industri. Tujuan dari konspirasi ini adalah menggunakan aset nasional untuk memenuhi pundi – pundi perusahaan lokal dan asing. Pemerintah saat ini semakin rakus dan bergegas. Pemerintah punya target meningkatkan keuntungan menjadi 560 juta rupee dari keuntungan penjualan sektor publik seperti PSUs as BHEL, IOC, ONGC, HPCL, BPCL dan sektor publik lainnya. Apa hasil dari ini semua? Pertama, penjualan akan terjadi di harga terendah untuk memastikan kapitalis swasta menang dan negara kalah. Contoh: nilai SAIL diperkirakan sekitar 50 juta lakh. Namun dengan mengelompokkan nilai sahamnya di Rs 200, saham bisa terjual hanya sekitar Rs 820,600 juta! Jumlah itu lebih sedikit dari seperlima harga. Namun, ada aspek yang lebih penting lagi. Privatisasi, khususnya jika kepemilikan asing berarti sumber daya negara yang akan digunakan untuk keuntungan swasta bukan untuk kebaikan rakyat. Juga, ini berarti sebuah serangan terbuka kepada pekerja upahan yang akan beralih ke tenaga kerja kontrak. Mengundang investasi langsung seperti sektor kunci yakni pertahanan dan kereta api artinya bahwa tulang punggung negara akan diambil alih oleh kepentingan asing yang tidak lagi peduli apakah negara atau pekerjanya punya kedaulatan atau tidak.
