TOLONG

Tolong

 

Biasanya aku datang sebulan sekali

Tapi kadang telat

Kadang sebulan dua kali

Kadang gakjelas

Kalian pasti kenal siapa aku

 

Nama panggilanku Upah

Beda orang bisa beda menyebutku

 

Bagi penguasa:

Aku disanjung sebagai penggerak ekonomi

Tapi juga dikutuk

Dianggap penghamba tinvestasi

 

Bagi pengusaha:

Aku disanjung jadi penambah untung

Ketika dipakai belanja merk mereka

Tapi aku juga dikutuk

Tak boleh lebih dari sekedar pelicin laba

 

NamakuUpah

Terkekang dalam ragam kutukan

Di antara pekerja dan keluarganya

Agar keringat terus menetes

HIngga besar laba pengusaha

Hingga gaji dan korupsi penguasa terbang tinggi

 

Sssstt !!

Lalu siapa aku bagi pekerja?

Lalu bagaimana pekerja garmen menganggapku?

Mereka bahkan tak boleh melihatku tumbuh

Besarku sama selalu

Bagi nenek dan cucu di pabrik yang sama

 

Di garmen, banyak perintah ada padaku

Tidak boleh dekat buruh hamil

Tidak boleh kenal buruh PHK

Tidak boleh urus keluarga buruh

Harus jauh di belakang jam kerja

Harus lebih kecil dibanding negeri lain

Harus siap mengecil karena padat karya

 

Tolong..tolong..

Para buruh tolonglah aku..

 

Upah ingin bebas dari kutukan

Upah mau menjawab semua kebutuhan

Dengan gandeng tangan kalian

Dalam derap barisan kalian

 

Tipar

September 2017

 

 

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

“SAHABAT PALSU” MINTEN

gambar diambil dari https://www.browngirlmagazine.com/2014/10/empowering-women-art/ Minten, Sosok buruh perempuan tinggi semampai, Sedikit ada ceria diwajahnya setelah beberapa hari lalu ia menerima uang cuti hamilnya, tanpa harus mengundurkan

Hidup, Tak Cukup Bertahan (1)

buruh masuk kerja di kbn cakung/putera/dok.dev.marsinah.id Oleh Muh Sanatiyusuf Aku tak tahu harus cerita mulai dari mana. Pengalaman hidupku penuh lika-liku. Sejak tahun 2001 aku

Koalisi Masyarakat Sipil: Pernyataan Menteri Pertahanan tentang DPN Langgar Prinsip Reformasi Sektor Keamanan  

“Kita sudah melihat bagaimana keterlibatan militer dalam proyek Rempang Eco-City berakhir dengan represif terhadap warga. Begitu juga di Merauke, kehadiran aparat dalam proyek food estate malah memicu konflik dengan masyarakat adat. Jika DPN kini diberikan wewenang untuk menangani urusan sipil lainnya, kita khawatir kasus serupa akan terus terulang,” tegas Usman.