Suara Buruh menghadirkan kesaksian keluarga korban ledakan PT. Mandom, Pembrangusan serikat buruh FSPBI PT. Bees Footwear, dan buruh desak disnaker jakarta utara tuntaskan kasus perburuhan
Facebook Comments Box
Suara Buruh menghadirkan kesaksian keluarga korban ledakan PT. Mandom, Pembrangusan serikat buruh FSPBI PT. Bees Footwear, dan buruh desak disnaker jakarta utara tuntaskan kasus perburuhan
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Et harum
Pingit, budaya yang melarang perempuan aktif di sektor publik, ternyata masih ada hingga zaman modern. Budaya ini kembali muncul di zaman modern dalam bentuk belenggu
Oleh Tinta Merah SOLIDARITAS UNTUK WARGA GANE Yogyakarta – Bertepatan malam minggu, Sabtu 28 Februari 2015, sekitar pukul 19.00 WIB , Alun-alun Kidul Yogyakarta mulai
Marta Harnecker (almarhum) yang pernah menjadi penasehat Kementerian Partisipasi atas Kapitalisme, menyoroti tentang misi Mercal. “Salah satu misi terpenting adalah Mercal. Mercal adalah konsep yang berkebalikan dengan logika kapital. Merkal berupaya untuk memberi bahan pangan kepada rakyat dengan harga yang tidak ditentukan oleh hukum permintaan, tetapi ditentukan oleh harga yang lebih rendah dari harga pasar”
Sementara, Eva Sundari, Koordinator Koalisi UU PPRT menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi dan berharap DPR segera menindaklanjuti. Di sisi lain, pihaknya menyerukan kepada koalisi sipil supaya terus bersiap – siap mengawal pengesahan RUU PPRT mengingat masih banyak terdapat pasal – pasal krusial yang harus ditegaskan.
Meskipun PRT migran memainkan peran penting dan berkontribusi besar terhadap ekonomi dan kehidupan rumah tangga dan menyediakan layanan perawatan esensial di Malaysia, banyak dari mereka masih bekerja dalam kondisi buruk, termasuk kerja paksa, jam kerja tak terbatas, tanpa hari libur, dan penyitaan dokumen pribadi.
API mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu menurunkan harga BBM dan biaya hidup rakyat, menghentikan dan mengevaluasi total program MBG, menciptakan lapangan kerja layak, menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, mencabut kebijakan diskriminatif, menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak ruang hidup, serta memastikan negara bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan dan pemiskinan struktural yang dialami rakyat.