Obor Marsinah Jakarta menyelenggarakan Nobar (Nonton Bareng) Marsinah di Lapangan Taruna, Cakung, Jakarta Utara pada hari Sabtu, 5 April 2014, jam 7 malam
Facebook Comments Box
Bagaimana Jika BPJS Ditolak dengan Alasan Unjuk Rasa?
Ita Purnamasari
Obor Marsinah Jakarta menyelenggarakan Nobar (Nonton Bareng) Marsinah di Lapangan Taruna, Cakung, Jakarta Utara pada hari Sabtu, 5 April 2014, jam 7 malam
Oleh Syarif Arifin Baca juga http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-1/ http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-2/ 1985: Demokrasi tapi profesional? Dalam Kongres II November 1985 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, FBSI dibubarkan diganti
Bertahun-tahun aku bekerja sebagai buruh kontrak di sebuah perusahan besar yang bergerak di sektor garmen di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), daerah Cakung Jakarta Utara. Suatu
Selama 26 tahun bekerja di pabrik garmen, Linda terbiasa mengejar target produksi, menerima tekanan dan memikul pekerjaan rumah tangga. Ketika haknya bersama 133 buruh lain dipertaruhkan, ia memilih bersuara. Mogok bukan hanya tentang mempertahankan pekerjaan, tetapi tentang bagaimana perempuan mempertahankan martabat, tubuh, keluarga, dan kehidupan bersama.
Sejak Covid masuk ke Indonesia, dampaknya luar biasa bagi rakyat, terutama kaum buruh. Dua juta lebih buruh ter-PHK. Apalagi pemerintah mengeluarkan peraturan yang menguntungkan para
Oleh Lami (Lamoy Farate) Pagi itu, kala mentari bersinar malu – malu, rombongan bus kawan-kawan dari Jakarta menuju Karawang untuk menghandiri KPP (Konfrensi Prempuan Pekerja)
Jalan depan Sekretariat Marsinah FM dan FBLP terendam banjir Banjir melanda Jakarta terhitung dari dua hari Senin, 9 Februari – Selasa, 10 Februari 2015, khususnya
Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin, yang juga merupakan kuasa hukum Septia, menyatakan bahwa proses persidangan hari ini jauh dari harapan. Ade menekankan bahwa hakim seharusnya sudah memberikan keputusan terkait penangguhan penahanan terhadap Septia, mengingat tim kuasa hukum telah menyerahkan surat permohonan penangguhan tersebut. Namun, majelis hakim menunda keputusan tersebut dengan alasan komposisi hakim yang tidak lengkap. Ade juga mengkritik dakwaan JPU, yang menggunakan pasal-pasal dari UU ITE tahun 2016 yang sudah tidak berlaku karena telah direvisi.