Search
Close this search box.

Hak dan Hukum

Hak dan Hukum’, berupa talkshow, mengundang buruh atau aktivis pembela hak buruh perempuan, tentang hukum nasional dan internasional serta pengalaman pembelaan. Mengudara tiap hari Jumat, minggu II dan IV, dipandu oleh Thin Kusna

Dona

Thin Kusna alias Dona alias Titin Wartini adalah penyiar Marsinah FM sejak Marsinah FM berdiri pada tahun 2012. Perempuan berparas manis ini aktif di FBLP sejak tahun 2011  dan giat melawan penindasan di tingkat pabrik. Ia terkenal dengan semboyan “Kami mau bekerja tapi tidak ditindas”.

Bercita cita menjadi perempuan mandiri dan berpolitik, Thin Kusna juga aktif sebagai bagian dari Kolektif Nasional Perempuan Mahardhika. Kini, Thin sudah tidak bekerja di pabrik dan memilih bekerja di konveksi agar leluasa berorganisasi. Sebelumnya Thin Kusna adalah pengurus FBLP tingkat pabrik di PT. Makalot Industrial yang kerap menerapkan lembur tak dibayar.

Akhirnya, Thin dan teman-temannya di PHK dan serikat diberangus tapi sama seperti Olief, Thin tidak menyesal, kebenaran adalah kebenaran, sepahit apapun harus berjuang dan kebahagiaan adalah ketika bias berjuang untuk diri dan sesama

Facebook Comments Box

Artikel Lainnya

6 Rekomendasi UU KIA Dari JMS untuk Kebijakan Adil Gender

Di sisi lain, pengecualian kewajiban bagi ibu yang tidak bisa untuk memberikan ASI eksklusif hanya diperkenankan untuk alasan medis, tidak mempertimbangkan alasan non-medis, misalnya kondisi fisik selain alasan medis atau kondisi psikologis yang membuat seorang perempuan tidak mampu memberikan ASI eksklusif. Hal itu dibenarkan oleh Nanda Dwinta dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), bahwa terdapat ragam peran perempuan dalam menjalankan fungsi ibu dengan kesulitan yang berbeda.

Membincang Bahaya Sensor Negara di Gadget Kita 

Wewenang dalam melakukan pemantauan dan pemberian sanksi pun diberikan kepada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) yang menurut Bhena, terlampau besar. Hal ini bisa berbahaya karena bisa overlapping dan tidak jelas siapa yang akan mengawasi kinerja KPI. Terlebih, dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat, terutama rekan – rekan jurnalis, dimana KPI diberi wewenang menyelesaikan sengketa jurnalistik. Padahal, sudah ada Dewan Pers yang dibentuk khusus untuk itu. Tak hanya itu, KPI juga berhak melakukan pelarangan penyiaran eksklusif jurnalistik yang pasti sangat berbahaya untuk kebebasan pers itu sendiri. 

Tak Kan Pernah Ada Sajen untuk Chifku

Ku buntuti chifku bernama Mak Wok ke ruang produksi, Dengan penuh percaya diri, kami ber-6 melewati Line demi Line, Seluruh mata buruh yang sedang menjahit

Cerita Harian Pekerja di Balik Gemerlap World Cup 2022

Piala Dunia Qatar 2022 sendiri menjadi turnamen FIFA paling menguntungkan sepanjang masa dengan rekor USD 5,4 miliar atau sekitar Rp 84,67 triliun, lebih unggul dari turnamen 2018 Rusia. Namun, rekor keuntungan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi pekerja yang berpeluh keringat demi terwujudnya pagelaran raksasa yang menampilkan Jungkok BTS di acara pembuka dengan harga fantastis.

“ … [S]aya tetapkan tanggal 20 Februari sebagai Hari Pekerja Nasional.” (3)

Oleh  Syarif Arifin Baca juga http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-1/ http://dev.marsinah.id/saya-tetapkan-tanggal-20-februari-sebagai-hari-pekerja-nasional-2/ 1985: Demokrasi tapi profesional? Dalam Kongres II November 1985 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, FBSI dibubarkan diganti