Editor: Dian Septi Trisnanti
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digulirkan sejak Januari 2025. Program ini mendapat alokasi anggaran yang sangat besar: Rp 71 triliun pada 2025 dan melonjak drastis hingga mencapai Rp 268-335 triliun pada 2026. Anggaran BGN pada 2026 bahkan menjadi yang tertinggi di antara seluruh kementerian/lembaga di Indonesia, meskipun lembaga ini belum genap berusia dua tahun.
Jumlah Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang target awalnya 21.000, kemudian justru membengkak menjadi 27.877 titik. Hal ini sudah jelas pemborosan anggaran hingga Rp 1 triliun/bulan. Di tingkat masyarakat terkecil, program MBG telah memicu kenaikan harga bahan pokok seperti daging ayam dan telur, menyulitkan pedagang kecil, ibu rumah tangga. Sementara ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan akibat makanan MBG yang tidak layak konsumsi.
Menyikapi situasi tersebut Marsinah.id menyelenggarakansebuah webinar yang pada tanggal 19 Juni 2026 dengan tema “Korupsi MBG: Dampak bagi kita dan Bagaimana Kita Perlu Bergerak”. Dalam kesempatan itu, turut hadir dua narasumber: Annette Mau (MBG Watch) sebagai lembaga pengawas MBG dan Rachma dari Suara Ibu Peduli yang aktif menyuarakan secara langsung dampak dari MBG terhadap kebutuhan pokok keluarga dan kesehatan anak-anak.
Dalam sesi webinar Annet Mau mengingatkan bahwa pada tahun 2024 Prabowo dan Gibran mengusung program Astacita dan MBG sebagai salah satu program unggulannya.
“Saat itu saya secara personal mengklaim tidak memilih presiden prabowo- Gibran kenapa, karena saya punya prinsip sudah menurunkan beliau di 1998 dan tidak akan memilih seseorang yang sudah saya turunkan karena kejahatan HAM nya, walaupun sampai saat ini belum terverifikasi kejahatannya. tetapi program MBG ini banyak mendapatkan simpati dari rakyat dan program ini yang memenangkan prabowo-gibran di pertarungan pemilu di 2024 sehingga program yang menjadi salah satu jargon utama, salah satu unggulan dari asat cita dan kemudian berjalan dan gagal. kita harus tahu bahwa program makin gizi gratis adalah satu-satunya program proyek strategis nasional yang sudah terbukti adanya korupsi dan tinggal kita tunggu waktu berapa banyak tersangka korupsi MBG berikutnya.” Ucapnya geram.
Ia menambahkan, selain MBG masih ada program Kopdes, program ketahanan pangan. Semua program ini sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat. Meski dalam kampanye 2024 program tersebut dikemas sedemikian rupa supaya terlihat sangat mementingkan rakyat dan berbasis pada kebutuhan dan untuk menuntaskan kemiskinan, stunting. Namun, ketika berjalan, program ini justru memiskinkan, membodohi dan membunuh.
“Saya tidak akan malu-malu mengulangi ucapan saya, bahwa program MBG ini memang membunuh secara literal dan membunuh secara prinsis. Arti kata membunuh untuk program ini adalah membunuh akses anak-anak indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan itu yang utama. Dan pembunuhan ini terjadi secara konstruktif dan struktural.”
Hal itu, lanjut Annet menjadi alasan utama mengapa ia sangat intens mengangkat isu MBG Prabowo – Gibran bertanggung jawab penuh terhadap korupsi yang terjadi saat ini di badan gizi nasional (BGN).
Menurutnya, mustahil Prabowo tidak mengetahui praktik korupsi yang massif di tubuh BGN. Pun, banyak organisasi masyarakat sipil yang sedari awal sudah mengingatkan terkait potensi korupsi di program MBG. Bahkan ICW, BAPPENAS, E-Presensi Internasional dan Celios telah melakukan kajian sebagai dasar pengingat bahwa MBG rawan korupsi. Dibentuknya MBG watch merupakan salah satu inisiatif kongkrit untuk selalu mengawasi, mengingatkan potensi korupsi dalam pelaksanaan MBG.
Badan Gizi Nasional sebagai eksekutor dalam proyek MBG ini adalah satu-satunya lembaga setingkat menteri di sepanjang sejarah Republik Indonesia yang diberikan akses dan kewenangan untuk mengelola 336 Triliun rupiah tanpa pengawasan. MBG Watch sendiri terdiri dari Koalisi Ibu Indonesia, Seruni, Aliansi Perempuan, Asosiasi Pengusaha Perempuan, UMKM, Celios, ICW, YLBHI dll dan telah mengeluarkan beberapa rilis resmi terkait dengan potensi pelanggaran hukum, potensi korupsi, potensi penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang mungkin di program MBG.
“Saat pertama kali program ini dikemukakan dalam kampanye 2024, yang terpikir di saya, jujur seperti di India, Jepang. Di negara maju, program semacam MBG adalah community based yang bersifat lokal, bukan ribuan rantang per hari. Sehingga hanya ratusan rantang saja, yang diaktifkan pun adalah dapur-dapur komunitas. Seperti dapur-dapur di PKK di kelurahan, dapur-dapur di puskesmas , dapur-dapur di sekolah yang melibatkan pengusaha warteg, UMKM perempuan, UMKM warga, petani lokal, peternak lokal, pedagang pasar sebagai pemasok bahannya.”
Namun faktanya, lanjut Annet yang muncul justru dapur-dapur raksasa yang memasak makanan di subuh dari lalu diantar ke sekolah-sekolah dalam kondisi dingin, basi dan berakibat pada keracunan makanan. Ironisnya, Rumah Sakit Umum Daerah tidak dilibatkan dalam proses penanganan keracunan makanan ini. Sementara, Rachma dari Suara Ibu Peduli: Gerakan stop MBG di Jogja menginisiasi perlawanan terhadap MBG dengan melibatkan banyak ibu-ibu yang mempunyai keresahan.
“Kami merasa program MBG ini salah satu program yang manipulatif dan membodohi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bayangkan identifikasinya tidak ada dan ditargetkan untuk anak-anak, contoh kita mau kasih kado teman saja harus berpikir dulu ada yang diperlukan oleh teman kita. tapi pemerintah tidak berpikir sampai kesana ketika akan membuat program MBG” Ujar Rachma
Akibatnya, seperti yang telah terlihat oleh publik. Banyak muncul permasalahan di sekolah seperti keracunan, makanan yang terbuang. Pada 6 bulan pertama, sudah banyak kasus keracunan. Sehingga, sudah semestinya, program ini dievaluasi di 6 bulan pertama. Berangkat dari keresahan ini lah, Rachma dan kawan-kawan di jogja melakukan aksi protes dengan menggelar aksi duduk setiap hari Jumat dan menyampaikan evaluasi di depan UGM.
“Saya selalu mendapatkan informasi menu-menu MBG dari kawan-kawan aliansi yang anaknya memperoleh MBG, termasuk di bulan puasa. Pemerintah seharusnya sudah mempunyai kepekaan dan pemahaman bahwa bulan puasa seharusnya berhemat. Namun pemerintah masih nekad memberikan MBG di bulan puasa dengan menu makanan ringan seperti roti dan susu yang tidak bergizi. Bahan-bahan yang dipakai untuk memproduksi roti misalnya, membutuhkan bahan yang cepat diolah dan sudah dipastikan tidak ada waktu cukup untuk mengawasi proses pembuatannya, terutama nilai gizinya”
Rachma menuturkan, Koalisi Ibu Peduli menuntut dikembalikannya otoritas pangan kepada ibu-ibu di rumah. Dalam aksi protesnya, para ibu ini kerap membawa alat dapur sebagai simbol sekaligus alat untuk berisik, supaya pemerintah mengerti anak tidak butuh MBG tapi butuh panci ibu di rumahnya tetap “ngebul”. Bahwa pangan dan pemahaman tentang gizi anak terbaik adalah otoritas orang tua dan otoritas dapur para ibu di rumah.
“Apabila pemerintah memang ingin memberikan layanan yang lebih baik, berupa dana, misalkan Rp 100.000/KK, anak – anak sudah dapat makan pagi, makan siang, makan malam.”
Sebaiknya fungsi badan gizi lebih untuk edukasi. Seperti ahli serangga, mereka fokus ke ahli tanaman mengedukasi teman-teman yang ada di Indonesia Timur, bahwa makanan ini mengandung protein, tumbuhan ini (sagu) bisa mengganti karbohidrat.
“Untuk membubarkan BGN, sepertinya terlalu disayangkan, karena kantornya sudah dibangun. Jadi, ayo kita alihkan fungsinya BGN sebagai penasihat gizi bagi para ibu. Ini, pendapat pribadi saya” Ucap Rachma di penghujung webinar.
