Perempuan Indonesia (API) menyerukan aksi massa pada Kamis (18/6/2026) untuk mendesak pemerintahan Prabowo Subianto bertanggung jawab atas memburuknya kondisi hidup rakyat. Dalam siaran pers yang dirilis pada 17 Juni 2026, API menilai kenaikan biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan layak, hingga menyempitnya ruang demokrasi merupakan bagian dari krisis yang lahir dari kebijakan negara yang gagal melindungi rakyat.
Aliansi yang terdiri dari jaringan perempuan, komunitas LGBTIQ, mahasiswa, buruh, masyarakat adat, petani, pekerja informal, pembela HAM, dan kelompok miskin kota itu menyoroti kenaikan harga berbagai kebutuhan dasar. Menurut mereka, kenaikan harga BBM, listrik, transportasi, obat-obatan, dan kebutuhan pokok semakin memperberat beban hidup masyarakat, terutama perempuan yang selama ini memikul tanggung jawab kerja perawatan di rumah tangga.
API juga menyoroti krisis ketenagakerjaan yang mendorong semakin banyak orang masuk ke pekerjaan rentan. Perempuan, anak muda, dan pekerja informal disebut terjebak dalam kerja kontrak, freelance berupah rendah, magang berkepanjangan, hingga pekerjaan digital tanpa perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.
Dalam situasi tersebut, pemerintah dinilai gagal menyediakan lapangan kerja layak bagi rakyat.Di tengah kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat, API mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap menyerap anggaran besar namun minim transparansi dan pengawasan. Mereka menilai program tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan rentan terhadap praktik korupsi jika tidak diawasi secara ketat.
Selain persoalan ekonomi, API juga menyoroti menguatnya represi negara dan penyempitan ruang demokrasi. Revisi UU Polri disebut membuka ruang yang lebih luas bagi anggota kepolisian aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kondisi ini dinilai mengancam kebebasan sipil karena gerakan rakyat, mahasiswa, perempuan, buruh, dan pembela HAM semakin rentan mengalami pengawasan, intimidasi, hingga pembungkaman ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Dalam pernyataannya, API menghubungkan krisis ekonomi dengan berbagai bentuk ketidakadilan lain yang dialami kelompok rentan. Mereka menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, femisida, diskriminasi terhadap kelompok LGBTIQ, serta ancaman yang terus dihadapi masyarakat adat akibat ekspansi proyek ekstraktif dan pembangunan yang merusak lingkungan.
Karena itu, API mengajukan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu menurunkan harga BBM dan biaya hidup rakyat, menghentikan dan mengevaluasi total program MBG, menciptakan lapangan kerja layak, menghentikan represi terhadap gerakan rakyat, mencabut kebijakan diskriminatif, menghentikan pembangunan ekstraktif yang merusak ruang hidup, serta memastikan negara bertanggung jawab atas berbagai bentuk kekerasan dan pemiskinan struktural yang dialami rakyat.
Sebagai bentuk perlawanan, Aliansi Perempuan Indonesia akan menggelar aksi pada Kamis, 18 Juni 2026 pukul 09.00 WIB dengan rute Dukuh Atas menuju Istana Negara. Peserta aksi diminta mengenakan daster dan membawa panci serta perlengkapan dapur sebagai simbol semakin sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.“Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab,” tegas Aliansi Perempuan Indonesia dalam pernyataannya.
