PSN, Transisi Energi, dan Migrasi Paksa Perempuan dalam 35 Tahun Perlawanan Solidaritas Perempuan
Perempuan-perempuan itu pergi bukan karena mimpi. Mereka pergi karena sawahnya hilang, lautnya rusak, airnya tercemar, dan desanya tak lagi menyediakan ruang hidup. Migrasi bagi mereka bukan pilihan bebas, melainkan jalan terakhir untuk bertahan hidup.
Catatan ini diluncurkan dalam momentum 35 tahun perjuangan Solidaritas Perempuan, merangkum pengalaman panjang pendampingan terhadap perempuan akar rumput di wilayah konflik agraria, pesisir, dan kawasan proyek energi. Temuannya tegas: Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek transisi energi, dan ekspansi investasi telah menjadi mesin pengusiran perempuan dari ruang hidupnya, sekaligus pendorong utama migrasi paksa, terutama ke sektor kerja domestik di luar negeri yang eksploitatif dan nyaris tanpa perlindungan.
Migrasi Paksa Perempuan: Ujung dari Pembangunan yang Merampas
Sepanjang 2025, Solidaritas Perempuan mencatat 41 kasus pelanggaran hak buruh migran Perempuan, mayoritas kasus lama yang menumpuk sejak 2011 dan tak kunjung diselesaikan. Penundaan lebih dari satu dekade telah menjadi pola impunitas.
Negara penempatan tertinggi adalah Arab Saudi (49 persen), disusul Malaysia. Daerah asal terbesar: Nusa Tenggara Barat (30,6 persen), diikuti Jawa Barat dan Lampung. Mayoritas perempuan bermigrasi dengan pendidikan SD dan bekerja sebagai pekerja rumah tangga, dalam rezim kerja 22–24 jam per hari, tanpa hari libur, tanpa jaminan kesehatan, tanpa perlindungan memadai dan kerap mengalami kekerasan berlapis.
Migrasi ini bukan kebetulan. Melainkan adalah konsekuensi langsung dari perampasan ruang hidup di desa-desa.
Dari Desa yang Dirampas ke Tubuh yang Dikirim Bekerja
Selama bertahun-tahun, negara mempromosikan PSN sebagai jalan menuju kesejahteraan: pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan infrastruktur modern. Namun pengalaman 12 komunitas dampingan Solidaritas Perempuan menunjukkan kenyataan sebaliknya: tanah, laut, dan hutan dirampas atas nama pembangunan.
Ketika tanah dirampas atas nama bendungan dan cetak sawah. Laut direklamasi dan ditambang.Hutan adat diubah menjadi kawasan proyek energi. Semua proyek ini tidak pernah netral gender. Saat ruang hidup dihancurkan, perempuanlah yang pertama kali kehilangan penghidupan dan yang paling cepat dipaksa pergi.
PSN dan Penghilangan Identitas Perempuan
Mega proyek MNP, bendungan, hingga program pangan skala besar seperti Food Estate dan Cetak Sawah Rakyat memperlihatkan pola yang sama: penghapusan pengetahuan, peran, dan identitas perempuan dalam sistem pangan.Di Kalimantan Tengah, pergantian nama Food Estate menjadi Cetak Sawah Rakyat melalui Perpres No. 109/2020 tidak mengubah paradigma dasarnya.
“Kami meminta agar program Cetak Sawah Rakyat dihentikan. Program ini tidak mengakomodir kearifan lokal perempuan dalam mengelola pangan yang berkelanjutan. Tanah dan pangan kami bukan proyek uji coba negara,” Irene Natalia Lambung, BEK SP Mamut Menteng.
Energi ‘Bersih’ yang Mengotori Hidup Perempuan
Narasi transisi energi juga menjadi pemicu migrasi paksa. PLTA di Poso, PLTU di Palu, geothermal di Rajabasa dan Poco Leok, hingga PLTB di Aceh dibangun tanpa keadilan gender dan ekologis.
Di Rajabasa, Lampung, pembangunan PLTP oleh Supreme Energy di kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa merampas sekitar 80 hektar lahan masyarakat. PLTB di Aceh menguasai 2.247 hektar wilayah adat, merusak sumber air dan ruang kelola pangan perempuan.PLTEM membuat laut keruh dan mematikan ekonomi pesisir. Geothermal Sanju Sakti dan Poco Leok dibangun minim sosialisasi dan berujung represi
Ketika sumber air mengering, tanah menjadi labil, dan risiko kesehatan meningkat, perempuan kehilangan basis hidup dan kembali didorong untuk pergi bekerja ke luar negeri.
“Krisis air bersih, kehilangan tanah, dan situs-situs sakral yang selama ini dijaga perempuan kini hilang. Paparan uap dan risiko gangguan kesehatan reproduksi bagi perempuan menjadi ancaman nyata. Kasus ini menunjukkan bahwa transisi energi terjadi secara tidak adil dan mengorbankan perempuan serta alam,” Renie, BEK SP Sebay Lampung.
Di Poco Leok, Flores, perlawanan perempuan menegaskan bahwa energi bukan sekadar soal listrik.
“Perlawanan perempuan Poco Leok bukan sekadar menolak proyek geothermal, tetapi perjuangan mempertahankan keberlanjutan hidup, relasi dengan tanah, dan masa depan generasi berikutnya,” Irene Kanalasari, BEK SP Flobamoratas.
Pesisir Dirampas, Perempuan Nelayan Dipaksa BertahanDi Teluk Kendari, reklamasi dan pembangunan pariwisata memicu pencemaran, sedimentasi, dan kerusakan pesisir. Perempuan nelayan kehilangan ruang hidup dan identitasnya, lalu dipaksa beralih menjadi pedagang kecil di kawasan wisata dengan beban pungutan yang mencekik.
“Mempertahankan ruang berjualan bukan sekadar soal uang, tapi soal hidup, martabat, dan keberlanjutan keluarga setelah ruang pesisir kami dirampas,” Cristien, BEK SP Kendari.
Negara Abai, Hukum Ikut Mengusir
Migrasi paksa perempuan diperparah oleh absennya perlindungan negara. Kerangka hukim lemah, UU PPRT tak kunjung disahkan, data terpilah gender diabaikan, sementara diskriminasi dilembagakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang justru mempercepat perampasan.
Undang-undang ini melemahkan perlindungan lingkungan, mempermudah pengadaan tanah, menyempitkan partisipasi publik dan mengaburkan kepentingan bisnis. Perempuan yang kehilangan tanah, air, dan pangan didorong masuk ke pasar kerja global yang eksploitatif.
35 Tahun Solidaritas Perempuan: Migrasi Bukan Solusi
Selama 35 tahun, Solidaritas Perempuan berjuang bersama 6.577 perempuan di 161 desa, 10 provinsi. Tercatat 3.234 konflik agraria mencakup lebih dari 7 juta hektar lahan, sementara 68 persen tanah dikuasai oleh 1 persen kelompok.Situasi ini terus mendorong perempuan untuk bermigrasi demi bertahan hidup. Meski migrasi buruh perempuan sebenarnya bukan solusi dari krisis dan merupakan gejala dari pembangunan yang salah arah.
Di tengah perampasan dan kriminalisasi, perempuan terus melawan: membangun organisasi, menjaga pengetahuan lokal, hingga menempuh judicial review untuk merebut kembali hukum dari kepentingan oligarki.
“Selama perempuan masih bergerak, harapan tidak akan pernah padam. Perempuan tidak hanya bertahan hidup, tetapi sedang memperjuangkan dunia di mana kedaulatan atas tubuh, tanah, dan ruang hidupnya diakui sepenuhnya. Menolak tunduk, menyalakan harapan!” Andriyeni, Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Selama Tanah Dirampas, Perempuan Akan Terus Dipaksa Pergi
PSN dan transisi energi yang palsu telah menjadikan migrasi paksa sebagai kebijakan tak tertulis. Selama pembangunan terus mengusir perempuan dari ruang hidupnya, tubuh perempuan akan terus dikomodifikasi sebagai tenaga kerja murah lintas negara.
Melalui pernyataan sikap, Solidaritas Perempuan menegaskan: pembangunan sejati bukan yang mengusir, melainkan yang memungkinkan perempuan hidup bermartabat di tanahnya sendiri.
